Jampidum, Asep Mulyana Kabulkan 12 Permohonan Keadilan Restoratif

JAKARTA | 𝙼𝚒𝚔𝚊N𝚎𝚠𝚜 : Jampidum, Asep Mulyana 𝚔abulkan 12 𝚙ermohonan 𝚔eadilan 𝚛𝚎𝚜𝚝𝚘𝚛𝚊𝚝𝚒𝚏, 𝚍𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚊 proses gelar perkara (ekspose) 𝚍𝚒𝚕𝚊𝚔𝚞𝚔𝚊𝚗 secara virtual, 𝚙𝚊𝚍𝚊 Selasa (04/03/2025).

12 permohonan 𝚔eadilan 𝚛estoratif atau Restorative Justice (RJ) 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚛𝚖𝚘𝚑𝚘𝚗𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊 𝚍𝚒𝚔𝚊𝚋𝚞𝚕𝚔𝚊𝚗 𝚘𝚕𝚎𝚑 𝙹aksa Agung Muda Tindak Pidana 𝚄𝚖𝚞𝚖 (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana SH 𝙼𝙷𝚞𝚖 𝚢𝚊𝚔𝚗𝚒 :

1.Tersangka Hendrik Roubert Bolung dari Kejari Minahasa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

2.Tersangka Riza Amir Rochman alias Riza bin Basuki Rahmat dari Kejari Palangkaraya, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

3.Tersangka Romi Suyono dari Kejari Jakarta Pusat, melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

4.Tersangka Ali Imran alias Andi dari Kejari Bima, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 tentang Pencurian dengan Pemberatan.

5.Tersangka Fajar Saptanawang dari Kejari Jakarta Pusat, melanggar Pasal 480 Ayat) KUHP tentang Penadahan.

6.Tersangka Sainah alias Inaqher binti Mastur (Alm) dari Kejari Lombok Timur, melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

7.Tersangka I H.Sukismoyo alias Pak Kis bin Djoyo Widono (Alm), Tersangka II M.Mujmal alias Mujmal bin Alm Sanusi, Tersangka III Gus Darmawan alias Agus bin Hanan (Alm). dari Kejari Lombok Timur melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan atau Kedua Pasal 406 Ayat (1) jo KUHP tentang Perusakan. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

8.Tersangka I M.Mastar alias Mastar bin H.Idris (Alm), Tersangka II Sahabuddin alias Sahab bin (Alm) Haji Idris dari Kejari Lombok Timur melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan atau Kedua Pasal 406 Ayat (1) jo KUHP tentang Perusakan. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

9.Tersangka Jek Kornalis Mulik alias Jero dari Kejari Rote Ndao melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

10.Tersangka Hendrikus Lusi Odjan alias Endi dari Kejari Flores Timur
melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

11.Tersangka Basri Yono bin Ishak dari Kejari Bintan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

12.Tersangka Rizky Mauludin dari Kejari Jakarta Pusat melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
• Tersangka belum pernah dihukum.
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
• Pertimbangan sosiologis.
• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya Jampidum Asep Mulyana memerintahkan para Kajari untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ).

“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pungkas JAM-Pidum.
(@𝚛𝚎𝚍)