Banten | Mikanews : Membangun bangsa yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian Luhur, harus dimulai dari upaya membersihkan diri bangsa Indonesia sendiri, hal ini sejalan dengan adanya respon spontan Presiden Prabowo atas penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan yang tertangkap tangan oleh KPK yang diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan untuk memperoleh legalitas izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Hal ini patut di apresiasi sebagai wujud keseriusan Presiden untuk memberantas tindak pidana korupsi yang telah sangat parah membudaya di Indonesia.
Respon spontan Presiden Prabowo atas Kadus Wamen Ketenagakerjaan yang ada dalam Kabinet Merah Putih, pada 22 Agustus 2025 menunjukkan Prabowo Subianto, sangat serius untuk membersihkan kabinet yang dia pimpin demi dan untuk kelancaran pelaksanaan program membangun Indonesia yang bersih dan sehat.
Presiden langsung menandatangani keputusan Presiden yang memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan akan segera dicarikan penggantinya dalam waktu dekat.
Sikap pemerintah untuk tidak memberi toleransi terhadap pejabat yang terjerat kasus korupsi, jelas demi dan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang di pimpin, Prabowo Subianto agar tidak terpengaruh dan terganggu oleh para koruptor dan pejabat yang menjilat hanya untuk cari selamat dan menguntungkan diri sendiri itu.
Karenanya, sejumlah menteri dan pejabat tinggi lainnya yang mulai terendus oleh aparat penegak hukum,utamanya KPK, kejaksaan yang masih dapat dipercaya melakukan tugas dan kewenangannya untuk memberantas koruptor di Indonesia terus dicermati dan memperoleh perhatian dari masyarakat yang sudah sangat gerah.
Oleh karena itu sejumlah kasus korupsi yang sudah mencuat kepermukaan, seperti masalah Asabri, BBM oplosan oleh PT. Pertamina, masalah CPO, sejumlah kasus perkebunan kelapa sawit dan dana CSR Bank Indonesia yang menjadi bancaan itu sedang ditunggu kejelasan pengusutannya, agar tidak sekedar menjadi pencitraan politik atau bahkan di jadikan bahan sandaran yang justru bisa membuat kerugian yang lebih parah dan gawat.
Sikap tanpa toleransi yang di ekspresikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap anggota partai besutannya sendiri ini, jelas menunjukkan bahwa Presiden sungguh serius hendak membersihkan pemerintahan yang sedang di bawah komandonya agar dapat memberi legasi yang positif bukan hanya bagi dirinya sendiri serta keluarganya yang terhormat, tetapi juga demi dan untuk citra bangsa dan negara Indonesia yang bermartabat di mata bangsa-bangsa di dunia.
Sebab gelar budaya korupsi untuk bangsa dan negara Indonesia nyaris permanen tertempel dalam sebutan nyinyir bangsa-bangsa yang ada di dunia.
Kecuali itu, akibat dari tindak pidana korupsi bangsa Indonesia sendiri harus ikut menanggung beban ekonomi yang semakin berat.
Akibat terusan dari tindak pidana korupsi, sejumlah proyek pembangunan menjadi macet atau bahkan dibatalkan, seperti pembangunan proyek di Hambalang, atau kelak jika terbukti seperti proyek pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara yang terus dipaksakan itu, tanpa pernah mengkalkulasi manfaatnya dalam kondisi keuangan negara yang sedang mengalami kesulitan hingga harus menaikkan nilai pajak yang gila-gilaan sampai harus membuat banyak korban berjatuhan.
Oleh karena itu, upaya Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi penggunaan anggaran secara menyeluruh untuk semua instansi pemerintah dapat dipahami.
Namun harus di iringi dengan realitas untuk tidak menaikkan beragam bentuk kesejahteraan seperti yang hendak diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Sementara kinerja mereka sendiri terkesan sangat buruk di mata rakyat.
Rasa keadilan yang timpang serupa inilah yang menjadi pengikut kemarahan rakyat seperti yang diekspresikan pada 25 Agustus 2025 dengan menggedor keangkuhan DPR RI, seperti yang tercermin dari keangkeran tembok pemagar komplek parlemen di senayan itu yang masih bangga mengatasnamakan rubah rakyat.
Sementara rakyat sendiri, sekedar untuk berkunjung saja sulitnya tidak alang kepalang birokrasi dan prosedurnya.
Atas dasar itulah, idealnya pemerintah yang di pimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, perlu mempertimbangkan berbagai kemudahan bagi rakyat untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari peluang kerja yang terbuka luas dengan mengurangi dominasi asing, termasuk pekerjanya.
Hingga kesempatan dan peluang usaha yang bisa di substitusi kan dari berbagai proyek pemerintah, seperti pelaksanaan makan bergizi gratis hingga mengelola lahan terlantar yang diarahkan untuk dikelola oleh rakyat.
Agaknya, program swasembada pangan yang telah melibatkan TNI dan Polri cukup relevan dengan menyertakan peran serta masyarakat, sehingga rakyat tidak cuma menjadi penonton dalam membangun negeri ini.
Demikian juga dengan suara dan ekspresi masyarakat, perlu didengar, setidaknya dengan begitu hasrat untuk ikut serta membangun bangsa dan negara ini dapat tumbuh serta terus berkembang melahirkan patriotis kebangsaan yang sangat diperlukan untuk kebangkitan energi bangsa yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian.
Karena itu, untuk membangun bangsa yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian luhur, harus dimulai dari upaya membersihkan diri bangsa Indonesia sendiri, dari berbagai sikap dan sifat yang buruk;
Tamak, rakus korup, khianat serta munafik maupun bermental penjilat, asal bapak senang, hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri.
Inilah dasarnya gerakan revolusi spiritual perlu segera di bangkitkan.
Karena hanya dengan spiritualitas dasar pijak berpikir, bersikap dan bertindak untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak.
Dan rakyat pasti akan mendukung tanpa reserve.*Mika.
Oleh : Jacob Ereste
Banten, 28 Agustus 2025
