Jakarta | Mikanews : Pagu anggaran Kejaksaan sebesar Rp 27,4 triliun Tahun 2026, akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR RI.
Komisi III DPR RI akan menyampaikan Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2026 tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI guna disinkronisasi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.
Demikian kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Kejaksaan RI, Dr R Narendra Jatna SH LLM, yang didampingi Sekretaris Jambin (Sesjambin) Kejaksaan RI, Dr Ponco Hartanto SH MH, Kepala Biro Umum Kejaksaan RI, Yudi Indra Gunawan SH MH, yang berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (07/07/2025).
Rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024.
Seperti di ketahui, Kejaksaan RI memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp8,97 triliun.
Nilai tersebut menurun dari alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp24,28 triliun.
Angka ini belum mencukupi kebutuhan riil Kejaksaan sebesar Rp27,49 triliun, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp18,53 triliun.
Menurut Plt Jambin Narendra Jatna, penurunan anggaran ini di khawatirkan berpengaruh pada efektivitas Kejaksaan sebagai game changer dalam reformasi sistem peradilan, serta mengancam keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita.
Oleh karenanya, Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp18,53 triliun yang terdiri dari:
• Program Penegakan dan Pelayanan Hukum senilai Rp1,84 triliun
• Program Dukungan Manajemen senilai Rp16,68 triliun
Usulan ini telah disampaikan secara resmi melalui Surat Jaksa Agung kepada Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan pada 10 Juni 2025.
Sementara itu, dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, Kejaksaan menyampaikan laporan keuangan audit Tahun Anggaran 2024 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp18,79 triliun atau 98,32% dari pagu Rp19,11 triliun.
Realisasi ini menunjukkan kinerja anggaran yang efisien dan akuntabel.
Total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024 tercatat Rp2,04 triliun, atau 116,47% dari target.
Sementara nilai aset per 31 Desember 2024 mencapai Rp91,38 triliun, dan ekuitas senilai Rp90,71 triliun.
Untuk Semester I Tahun 2025, realisasi anggaran Kejaksaan telah mencapai Rp9,17 triliun atau 37,53% dari total pagu Rp24,43 triliun.*Mika.
(red)
Sumber:Â Kopipagi
