Simpang Empat | Mikanews : Pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan instruksi Presiden RI sebagai Prioritas untuk ditindaklanjuti, demikian ditegaskan Bupati Pasbar, H Yulianto yang disampaikan melalui Pj. Sekda Pasbar Dodi San Ismail, saat membuka secara resmi sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih.
Sosialisasi pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih secara daring pada Rabu (7/5/2025) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan nagari.
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang juga menghadirkan Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Junaidi, S.Kom., M.M., sebagai narasumber utama.
Acara di pandu oleh Kepala Dinas Koperindag dan UKM Pasbar, Pahrein, serta dibuka oleh Pj. Sekda Pasbar, Dodi San Ismail, yang juga di hadiri oleh kepala OPD, para wali nagari, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda, Dodi San Ismail menegaskan, pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan instruksi langsung Presiden RI yang harus segera ditindaklanjuti.
Ia juga mengingatkan bahwa sesuai arahan Gubernur Sumatera Barat, seluruh koperasi Merah Putih di daerah harus terbentuk paling lambat pada 12 Juli 2025.
“Presiden menekankan pentingnya kekompakan kita dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dan nagari,” ujarnya.
Ia menegaskan, agar seluruh Nagari yang ada di Pasbar untuk memprioritaskan pembentukan KMP ini, sebab KMP akan menjadi motor penggerak ketahanan pangan nasional dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan.
Hal ini sesuai juga pesan Bupati, di mana Bupati menegaskan agar seluruh stakeholder dari tingkat kecamatan hingga nagari untuk memprioritaskan pembentukan KMP, dengan tetap bersinergi dan aktif dalam memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut
“Kepada para wali nagari, kami harapkan untuk tetap bersinergi dengan Bamus dalam mempersiapkan Musyawarah Khusus pembentukan koperasi ini, dan diharapkan sudah selesai paling lambat 23 Mei 2025. Demikian juga kepada Camat, harus proaktif mendampingi proses ini serta berkoordinasi dengan asisten dan DPMN,” tegas Dodi.
Sementara itu, Kadis Koperindag dan UKM Pasbar, Pahrein, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
“Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Pasbar telah mengeluarkan surat edaran pembentukan Kopdes Merah Putih. Beberapa nagari sudah mulai melaksanakan musyawarah desa khusus. Kami juga telah mendistribusikan petunjuk teknis dan pelaksanaannya kepada seluruh kecamatan dan nagari,, sebab pembentukan KMP prioritas sesuai dengan Inpres 09,”tegasnya.
Ia berharap seluruh nagari di Pasbar dapat meluncurkan koperasi secara serentak pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, hal ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Target kita, musyawarah nagari selesai paling lambat 20 Mei agar proses selanjutnya, termasuk pencatatan notaris, dapat segera dilakukan,” tambah Pahrein.
Dalam paparannya, Kabid Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumbar, Junaidi, S.Kom., M.M., merinci sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum pembentukan Kopdes Merah Putih.
Regulasi itu antara lain Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025, Inpres Nomor 9 Tahun 2025, serta petunjuk teknis dari kementerian terkait.
Ia juga menyampaikan, KMP ini sudah menjadi program prioritas bagi seluruh Nagari, berdasarkan hal tersebutlah, Gubernur Sumbar telah menerbitkan SE Nomor 516/253/PKLB/DISKOP/2025 sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut.
“Dengan sinergi dan komitmen semua pihak, kita berharap Koperasi Merah Putih dapat segera terbentuk dan menjadi pusat penggerak ekonomi desa yang tangguh, di lengkapi gudang modern dan enam outlet strategis,” tutup Junaidi.*Mika
(Red)
