Jakarta | Mikanews: 17 perkara yang diajukan sejumlah kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia, yang di selesaikan melalui mekanisme restorative justice, di kabulkan Jampidum Kejaksaan RI, Prof Dr Asep Nana Mulyana SH MHum.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, di Jakarta, Senin (19/05/2025), menyebutkan bahwa sebelumnya terhadap perkara-perkara tersebut telah dilakukan gelar perkara (ekspose) secara virtual.
Adapun perkara tersebut terdiri dari 12 perkara pidana umum biasa, yakni :
1.Tersangka Rusman dari Kejaksaan Negeri Jayapura, yang disangka melanggar Pasal 385 Ayat (4) KUHP tentang Penyerobotan Tanah.
2.Tersangka M.Irsad alias Irsad dari Kejaksaan Negeri Mamasa, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3.Tersangka I Made Ardana Alias AR dari Kejaksaan Negeri Banggai, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
4.Tersangka Matius Damalero alias Matius dari Kejaksaan Negeri Sumba Timur, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5.Tersangka I Ruhansah Als Ancah bin Abdul Kadir (Alm) dan Tersangka II M. Rizki Yani als Miming bin Aliansyah dari Kejaksaan Negeri Balangan, yang disangka melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.
6.Tersangka Ifah Yusra binti M Saleh dari Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
7.Tersangka Rizal Syarial bin Aljabard dari Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
8.Tersangka I Putu Aldi Satria Pratama dari Kejaksaan Negeri Buleleng, yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
9.Tersangka Mukhtia Caandra Utami Pgl Mutia dari Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ke-1 KUHP atau Pasal 480 Ke-1 KUHP atau Pasal 480 Ke-2 KUHP tentang Penadahan.
10.Tersangka Alex Reinaldi Eben Ezer Simorangkir dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, yang disangka melanggar Pasal 2 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 335 Ayat (1) KUHP tentang Pengancaman.
11.Tersangka Dimas Heriyanto dari Kejaksaan Negeri Batubara, yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
12.Tersangka Roni Dimbau dari Kejaksaan Negeri Mimika yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka belum pernah dihukum;
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya Jampidum memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ).
“Hal ini sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” pungkas JAM-Pidum.
Selain itu, Jampidum juga mengabulkan permohonan Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ) terhadap 5 perkara narkoba.
Kelima perkara tersebut adalah :
1.Tersangka I Alfani Saputra bin Iskandar dan Tersangka II Ali Marwansah bin Efendi (Alm) dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2.Tersangka Irmanto bin Sukadiyanto (Alm) dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3.Tersangka Ega Julius bin Erpan dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam, yang disangka melanggar Pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4.Tersangka Trimakni alias Tri bin Andreas Suprih dari Kejaksaan Negeri Sleman, yang disangka melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5.Tersangka I Nyoman Punia Wisesa anak dari Ketut Suaka Sandya dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para Tersangka yaitu:
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, para Tersangka positif menggunakan narkotika;
Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, para Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);
Para Tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
Berdasarkan hasil asesmen terpadu, para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;
Para Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang;
Para Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa,” pungkas JAM-Pidum. *Mika.
(Syamsuri)
