Pasaman Barat | Mikanews.id — Bupati Pasaman Barat Yulianto menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berpihak pada kepentingan publik.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2027.
Yulianto menekankan bahwa pembangunan Pasaman Barat tidak dapat dijalankan secara sektoral maupun parsial. Seluruh pemangku kepentingan, kata dia, harus bergerak dalam satu irama dengan mengedepankan kolaborasi, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama.
“Pembangunan Pasaman Barat harus dilakukan secara kolektif. Tidak ada ruang untuk saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, saling menguatkan, dan keberanian untuk memperbaiki kekurangan,” tegas Yulianto.
Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Doddy San Ismail, jajaran asisten dan staf ahli, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ny. Erisa Doddy San Ismail, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Bisman, Penghulu Madya Kecamatan LND Wafat, Jenazahnya Dilepas
Bupati menjelaskan, FKP RKPD 2027 merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, setelah dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan nagari yang menjadi sumber utama aspirasi masyarakat.
“Hari ini kita menyatukan gagasan, menyaring usulan, dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan daerah, provinsi, dan nasional. Inilah fondasi arah pembangunan Pasaman Barat ke depan,” ujarnya.
Yulianto menambahkan, RKPD Tahun 2027 memiliki nilai strategis karena berada pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Oleh karena itu, dokumen perencanaan tersebut harus mencerminkan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
“Visi kita jelas, yakni terwujudnya Pasaman Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan berlandaskan agama dan budaya. Visi ini harus diterjemahkan ke dalam program yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus adaptif terhadap kondisi aktual, termasuk dampak bencana yang baru-baru ini melanda Pasaman Barat, tanpa mengabaikan keselarasan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
“Setiap program harus realistis, responsif, dan mampu menjawab tantangan di lapangan, terutama di sektor pangan, penguatan sumber daya manusia, dan pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati Yulianto turut memaparkan indikator makro pembangunan daerah yang menjadi pijakan perencanaan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pasaman Barat tahun 2025 tercatat sebesar 73,69 dan ditargetkan meningkat menjadi 77,00 pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan III tahun 2025 mencapai 3,91 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 7,00 persen pada tahun 2024 menjadi 6,30 persen pada tahun 2025, diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 6,34 persen menjadi 5,95 persen.
“Capaian ini bukan untuk berpuas diri, melainkan menjadi pemacu agar kinerja pembangunan semakin fokus, terarah, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Pasaman Barat,” pungkas Yulianto.*Mika
(Akhir)
