LOMBOK BARAT, Mikanews.id | Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antardaerah sebagai langkah menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Rapat Kerja APPSI menjadi forum strategis yang mempertemukan para gubernur dari seluruh Indonesia untuk menyamakan langkah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.
Menurut Mahyeldi, pembangunan tidak akan berjalan maksimal jika setiap daerah bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, komunikasi dan kerja sama lintas provinsi harus terus diperkuat agar berbagai kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah.
“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.
Kehadiran Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen daerah tersebut dalam memperkuat sinergi nasional, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumbar.
Turut mendampingi Gubernur Sumbar dalam kegiatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Bima menekankan bahwa gubernur memiliki dua fungsi penting sekaligus, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur dituntut mampu memastikan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota berjalan kuat agar seluruh program prioritas nasional dapat terlaksana secara selaras.
Bima juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar seluruh gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci menjaga sinkronisasi kebijakan di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang.
Selain memperkuat koordinasi, para gubernur diminta memimpin langsung pelaksanaan program strategis, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Kepemimpinan kepala daerah, menurut Bima, tidak cukup hanya melalui kebijakan administratif, tetapi juga harus hadir hingga tahap implementasi.
Ia mencontohkan konsistensi Kementerian Dalam Negeri yang rutin menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap pekan sebagai bentuk pengawalan terhadap kebijakan pemerintah.
“Pak Menteri berpesan agar Bapak-Ibu tetap fokus dan saling berkoordinasi dalam menjalankan berbagai program sehingga hasilnya lebih optimal,” kata Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas pemerintahan sebagai upaya mencegah praktik korupsi di daerah. Selain itu, ia meminta pemerintah provinsi mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap berjalan meski terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.
Menurutnya, kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin transformasional yang mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menilai tantangan pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pelaksanaan program prioritas nasional, pemenuhan janji politik kepala daerah, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.
Karena itu, forum APPSI diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman antargubernur mengenai praktik-praktik terbaik yang telah berhasil diterapkan di masing-masing daerah sehingga dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
Selain itu, seluruh pemerintah daerah juga diajak terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Rapat Kerja APPSI 2026 berlangsung selama dua hari, mulai 16 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur dari berbagai provinsi atau perwakilannya, bersama jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI untuk membahas penguatan sinergi pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan nasional.(*)
(Tim)
