BANDA ACEH | mikanews – Mitigasi bencana Aceh menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A. Gani, saat menyerap aspirasi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti kebutuhan penguatan sistem penanggulangan bencana, percepatan pemulihan pascabencana, serta peningkatan kesiapan logistik untuk menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor BPBA itu, Darwati mendengarkan langsung berbagai kendala yang dihadapi lembaga tersebut. Persoalan yang disampaikan meliputi keterbatasan anggaran, hambatan regulasi, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, penguatan kelembagaan, serta kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
Darwati mengatakan, penyerapan aspirasi tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan di daerah mendapat perhatian di tingkat nasional. Masukan dari BPBA akan dibawa ke Jakarta untuk dibahas sesuai kewenangan DPD RI, terutama melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD).
Sebagai anggota Komite IV dan BULD DPD RI, Darwati juga ingin melihat sejauh mana regulasi yang berlaku mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon setelah bencana hidrometeorologi di Aceh.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin mendengar langsung apa saja persoalan yang dihadapi BPBA, termasuk kendala dalam pelaksanaan rehab-rekon. Seluruh masukan ini akan kami catat dan bawa ke Jakarta untuk dibahas bersama BULD DPD RI agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Darwati.
Selain membahas kendala kelembagaan, Darwati menyoroti kondisi sejumlah wilayah yang kembali dilanda banjir dan tanah longsor. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah laporan mengenai hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang yang kembali terendam banjir.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan risiko bencana dalam penanganan dan pemulihan wilayah terdampak. Menurut Darwati, upaya pemulihan masyarakat perlu didukung langkah penanggulangan yang lebih baik agar kebutuhan warga dapat ditangani secara efektif.
Sementara itu, Kepala BPBA, Bahron Bakti, menjelaskan bahwa Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ancaman yang perlu diantisipasi mencakup banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, BPBA menilai penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan petugas, dan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan penting. Kesiapan tersebut diperlukan untuk mendukung respons yang cepat dan terkoordinasi ketika bencana terjadi.
“Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan semua pihak. Kami mengusulkan pembentukan UPTD BPBA di sejumlah wilayah strategis yang dilengkapi gudang logistik agar respons penanganan dan distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi,” kata Bahron.
Usulan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BPBA menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut. Kehadiran unit di wilayah strategis diharapkan dapat memperpendek waktu respons dan mempermudah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.
BPBA juga mengusulkan pembangunan gudang logistik di wilayah tengah, timur, dan barat selatan Aceh. Fasilitas ini dibutuhkan untuk mendukung kesiapan persediaan bantuan serta memperlancar distribusi logistik ketika terjadi bencana di berbagai kabupaten dan kota.
Selain infrastruktur logistik, BPBA meminta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan dan dukungan anggaran untuk memperkuat sarana serta prasarana. Penguatan tersebut dinilai penting agar petugas dan lembaga penanggulangan bencana dapat menjalankan tugas secara lebih optimal.
BPBA turut berharap pemerintah pusat memberikan dukungan dalam memperkuat kewenangan dan pendanaan penanggulangan bencana. Dengan dukungan tersebut, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan semakin efektif, termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menanggapi berbagai masukan itu, Darwati mengapresiasi keterbukaan jajaran BPBA dalam menyampaikan persoalan dan kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan bersama BULD DPD RI untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan penanggulangan bencana di Aceh.
“Kami memahami bahwa penanganan bencana bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan dukungan banyak pihak. Apa yang disampaikan BPBA hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Harapannya, aspirasi ini bisa ditindaklanjuti sehingga penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik,” tutup Darwati.
Pertemuan tersebut menempatkan penguatan mitigasi, kesiapan logistik, dan percepatan pemulihan sebagai kebutuhan utama dalam penanggulangan bencana di Aceh.
Tindak lanjut atas aspirasi BPBA diharapkan dapat mendorong pembahasan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. (Red)
Sumber: newsroom DPD RI
