Pekanbaru | Mikanews : Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau merilis capaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif dalam tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran. Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyudi, mengungkapkan bahwa efektivitas sosialisasi jalur legal telah mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri secara resmi dan aman.
“Capaian ini menunjukkan bahwa sosialisasi jalur legal dan upaya perlindungan yang kami lakukan mulai membuahkan hasil,” ujar Fanny, Senin (5/1/2026).
Di sektor pelindungan, BP3MI Riau mencatat telah memfasilitasi penanganan 35 kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dilaporkan langsung oleh pekerja maupun pihak keluarga.
Langkah nyata ditunjukkan melalui keberhasilan pemulangan sejumlah PMI dari luar negeri berkat koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan perwakilan RI.
Sebagai catatan penting pada akhir 2025, sebanyak enam PMI asal Riau berhasil dipulangkan dari Kamboja dan Myanmar setelah menghadapi berbagai permasalahan di negara tersebut.
Upaya preventif juga menjadi pilar utama dengan dilaksanakannya 163 kegiatan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan ilegal. Bekerja sama dengan Polda Riau dan jajaran Polres, operasi pencegahan ini difokuskan pada wilayah rawan seperti Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
Strategi ini terbukti efektif dalam memutus rantai pengiriman tenaga kerja non-prosedural di pintu-pintu keluar wilayah pesisir Riau.
Dari serangkaian operasi pencegahan tersebut, BP3MI Riau bersama aparat penegak hukum berhasil menyelamatkan 729 calon PMI dari upaya penempatan ilegal. Selain menyelamatkan korban, tindakan tegas juga diambil terhadap para pelaku kejahatan dengan mengamankan 33 tersangka yang kini sedang menjalani proses hukum.
Baca juga :Potensi Pendapatan Hotel Aryaduta Besar, Kontribusi ke Pemprov Riau Dinilai Terlalu Kecil
Fanny menegaskan bahwa mencegah keberangkatan ilegal jauh lebih krusial dibandingkan menangani kasus saat pekerja sudah berada di luar negeri tanpa jaminan perlindungan.
Sebagai wilayah perbatasan, Riau juga menjalankan peran penting dalam proses repatriasi PMI dari Malaysia. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 2.712 PMI deportan difasilitasi pemulangannya melalui wilayah Riau, yang mayoritas berasal dari Sumatera Utara, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Kasus dominan yang melatarbelakangi deportasi massal ini adalah penggunaan dokumen tidak resmi atau pelanggaran izin tinggal di negara tetangga.
BP3MI Riau juga tidak melupakan kesejahteraan PMI purna melalui program pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi sosial. Beberapa program unggulan yang telah berjalan meliputi pelatihan pengolahan limbah ternak di Kabupaten Kuantan Singingi dan pengolahan hasil pertanian di Kerinci, Jambi.
Di sisi sosial, pendampingan pola asuh anak PMI juga dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti guna memastikan ketahanan keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga dengan baik.
Menutup keterangannya, Fanny menekankan bahwa seluruh keberhasilan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi para pahlawan devisa. Ke depan, BP3MI Riau berkomitmen untuk mempererat kolaborasi lintas sektor demi memastikan setiap warga negara yang bekerja di luar negeri terlindungi dari hulu hingga hilir.
“Seluruh capaian ini menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran dan keluarganya. Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : Pemprov Riau
