Padang Pariaman | Mikanews : Di tengah duka dan luka pascabencana alam yang melanda Kabupaten Padang Pariaman pada November hingga Desember lalu, lahir satu pelajaran penting tentang kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Polemik pemberian penghargaan kepada sekitar 600 relawan menjadi pengingat bahwa semangat kebersamaan jauh lebih berharga daripada seremoni apa pun.
Bagi sebagian masyarakat, penghargaan tersebut bukan soal layak atau tidak layak, melainkan soal waktu dan rasa keadilan. Saat sebagian warga masih berjuang memulihkan kehidupan dan banyak relawan tetap bekerja tanpa pamrih, langkah seremonial dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi batin masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan sikap dengan jujur namun penuh tanggung jawab. Mereka menegaskan, kritik yang disuarakan bukanlah bentuk kebencian atau upaya menyudutkan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, kritik itu lahir dari rasa sayang dan kepedulian agar nilai keadilan tidak kembali terabaikan.
“Kami bukannya benci kepada pemerintah daerah. Kami sayang kepada beliau. Karena itu kami mengingatkan, agar keadilan tidak dikorbankan lagi,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Relawan dan masyarakat juga menegaskan bahwa gerakan kemanusiaan tidak pernah bertujuan mencari nama ataupun balasan. Di saat bencana datang, yang berbicara bukan identitas atau kelompok, melainkan nurani.
“Masyarakat menyebut kami pejuang JKA Rahmat. Tapi kami tidak mengharap balasan. Yang kami harapkan hanya keadilan dan ketepatan sasaran,” ungkap perwakilan relawan.
Kekhawatiran terbesar masyarakat bukan pada siapa yang menerima penghargaan, melainkan pada potensi lahirnya sekat-sekat sosial.
Solidaritas yang terbangun di tengah bencana dinilai terlalu berharga untuk dikorbankan oleh perbedaan perlakuan.
Masyarakat Badarai Padang Pariaman pun menyuarakan pesan persatuan yang sederhana namun dalam maknanya.
“Janganlah kita seakan dikotak-kotakkan. Kita ini satu, bukan kelompok. Kita adalah masyarakat Badarai Padang Pariaman perubahan,” tegasnya.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga mengajak publik untuk lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap berita. Informasi diminta untuk disaring sebelum dibagikan, agar tidak menambah luka dan kegaduhan di ruang publik.
“Jangan sampai informasi yang kita sebarkan justru memperkeruh suasana. Mari sama-sama kita mengawal Bupati Padang Pariaman,” imbau tokoh masyarakat lainnya.
Polemik ini pada akhirnya bukan tentang penghargaan, melainkan tentang cara sebuah daerah menjaga nurani dan rasa keadilan. Bagi masyarakat, ini adalah bentuk kepedulian. Bagi pemerintah, ini adalah kesempatan untuk mendengar dan merangkul. Dan bagi Padang Pariaman, ini adalah pelajaran bahwa di tengah bencana, persatuan dan keadilan adalah penghargaan tertinggi yang tak ternilai harganya.
By Rizal
