Pasaman | Mikanews.id : Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mendorong percepatan pemulihan wilayah pascabencana agar pelayanan dasar masyarakat kembali normal. Komitmen tersebut disampaikan langsung Bupati Pasaman, Welly Suhery, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2025).
Rakor strategis itu dipimpin langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Dalam forum tersebut, Bupati Welly Suhery mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Mendagri Tito Karnavian terkait kondisi Kabupaten Pasaman pascabencana. Mendagri secara khusus menanyakan perkembangan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat.
“Pasaman bagaimana kondisinya? Apakah ada kendala terkait saluran air, gas, BBM, jalan, dan jembatan? Bagaimana kondisinya di sana, Pak Bupati?” tanya Tito Karnavian.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Welly Suhery memaparkan bahwa proses pemulihan terus berjalan, meski masih menyisakan sejumlah persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pelayanan air bersih melalui PDAM saat ini sudah kembali berjalan dan tinggal tahap penyempurnaan. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara maksimal.
“Untuk pelayanan air bersih, kondisinya sudah berjalan dan tinggal tahap penyempurnaan. Kami terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat bisa segera terpenuhi secara maksimal,” ujar Welly.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang terdampak longsor akibat bencana alam. Kondisi tersebut mengganggu akses transportasi dan distribusi hasil pertanian masyarakat.
“Beberapa ruas jalan kabupaten masih mengalami kerusakan akibat longsor. Ini berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Kami berharap percepatan rehabilitasi bisa segera dilakukan,” katanya.
Selain jalan, Bupati Welly juga menyoroti kondisi jembatan gantung di sejumlah wilayah Pasaman yang mengalami kerusakan cukup parah dan tidak lagi bisa digunakan.
“Ada beberapa jembatan gantung yang terdampak bencana dan saat ini sudah tidak bisa digunakan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, terutama untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons serius dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu program nasional yang menjadi perhatian Presiden.
“Saya ingin menekankan kepada para kepala daerah bahwa Bapak Presiden memprogramkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia,” ujar Tito.
Menurutnya, jembatan gantung tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah sungai dan jurang serta dapat dilalui kendaraan roda dua. Saat ini, kata Tito, pemerintah pusat telah mendata sedikitnya 6.692 jembatan gantung di seluruh Indonesia dalam kondisi rusak.
“Kami sudah lebih dari sebulan menurunkan tim ke lapangan. Saya justru khawatir angkanya masih terlalu sedikit, padahal anggaran yang disiapkan Presiden cukup besar,” ungkapnya.
Ia meminta para kepala daerah segera mengusulkan pembangunan jembatan gantung yang dibutuhkan, baik akibat bencana maupun untuk kebutuhan umum.
“Para bupati silakan teruskan ke gubernur, dan Pak Gubernur nanti menyampaikannya ke Mendagri. Ini adalah peluang besar bagi daerah,” pungkas Tito.(St.M)
