Pasaman Barat | Mikanews : Ratusan pegawai honorer dari berbagai sektor dan profesi se Pasaman Barat, Jumat (21/11) datang sekaligus mengadukan nasibnya ke DPRD setempat, Padangtujuh, Simpang Empat.
Koordinator aksi, Roni, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas belum adanya kepastian yang jelas terhadap status ribuan tenaga honorer.
“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami karena sampai saat ini belum ada kepastian tentang nasib 2.696 tenaga honorer non-ASN. Kami bekerja ikhlas berbulan-bulan tanpa gaji, dan sampai saat ini belum ada kejelasan status kami,” ungkap Roni.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekda menyampaikan berita acara kesepakatan bersama antara Pemkab dan DPRD Pasaman Barat, yang mencakup pengalokasian anggaran, pengusulan pengangkatan PPPK, serta penandatanganan SPTJM.
Kehadiran sejumlah pegawai honorer yang diawasi aparat polisi dari jajaran Polres Pasaman Barat itu, diterima Ketua DPRD, Dirwansyah, bersama unsur pimpinan dan anggota dewan yang hadir.
Dirwansyah, dihadapan pegawai honorer itu, menyatakan apresiasi atas sikap damai dan tertib para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka.
Baca juga : Rico Waas Tegaskan Progres Untuk Tingkatkan PAD Harus Dikejar Sampai Akhir Tahun
Sebagai wakil rakyat, segenap unsur pimpinan dan anggota dewan berkewajiban menyambut sekaligus merespon.
Pihaknya selalu membuka ruang kepada siapa saja yang datang dan menyampaikan aspirasinya, termasuk bagi pegawai honorer yang selama bertahun- tahun mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara di wilayah kerja pemerintah daerah Pasaman Barat.
Dirwansyah menegaskan unsur pimpinan, anggota dan warga DPRD yang lain, selalu membuka ruang dialog dan komunikasi bagi setiap elemen masyarakat, termasuk THL, guna mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang dihadapi.
Ia berharap aksi damai ini menjadi media konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan tenaga kerja harian lepas demi kemajuan Pasaman Barat.
Pada kesempatan yang sama, Dirwansyah juga mengajak para Honorer untuk tetap menjaga kondusifitas dan terus berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Pihaknya pastikan setiap aspirasi disampaikan ditampung selanjutnya ditindaklanjuti secara transparan, profesional dan terstruktur.
DPRD bersama pemerintah daerah.selalu peduli, salah satu bukti peduli pemerintah daerah adalah, ditekuninya pihak terkait di Jakarta oleh bupati dan wakil bupati secara terjadwal.
(Akhir)
