Pasaman Barat | Mikanews.id : Bupati Pasaman Barat, Yulianto, kukuhkan pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Pasaman Barat masa bakti 2025–2030 di aula kantor bupati, Simpang Empat, Jumat (18/7).
Pengukuhan pengurus LKKS tingkat kabupaten, masa bakti 2025-2030, dengan ketua, Ny. Sifrowati Yulianto, dihadiri Wakil Bupati, M. Ihpan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bersama instansi terkait tingkat kabupaten.
Bupati, Yulianto, melalui sambutan sampaikan, pihaknya mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus LKKS Pasaman Barat, masa bakti lima tahun ke depan.
Lembaga ini penting dan berperan menyukseskan proses pembangunan daerah ke depan.
“Kami berharap ketua bersama pengurus LKKS Pasaman Barat, yang telah dipercaya mengemban amanah dan membantu pemerintah daerah untuk menyukseskan program dan pembangunan Pasaman Barat”, kata Yulianto.
Ketua LKKS Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, mengatakan, setelah pengurus LKKS Pasaman Barat dikukuhkan, pihaknya segera menyusun struktur kepengurusan LKKS masa bakti 2025–2030.
“Banyak persoalan sosial yang perlu menjadi perhatian bersama, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, penyakit masyarakat, anak jalanan, pengangguran, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semua ini menuntut kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor,” ulasnya.
Dijelaskan, paling tidak ada Lima peran LKKS sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Kelima peran itu adalah melakukan koordinasi organisasi atau lembaga sosial, Membina organisasi atau lembaga sosial, mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial.
Selain itu, menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi, serta Melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga sosial.
LKKS Pasaman Barat ke depan, tambah Sifrowati, mampu bersinergi, memperkuat kelembagaan, serta menjalankan fungsi sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Hal ini mencakup layanan seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Perwakilan LKKS Sumatera Barat, Eri Gusman, mengatakan, koordinasi lintas sektor dalam menangani persoalan sosial di daerah penting, dan harus dilestarikan setiap saat, sesuai program kerja yang ditentukan. *Mika
(gmz)
