PASAMAN | Mikanews.id – Keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak menjadi alasan untuk mengendurkan pelayanan kepada masyarakat. Justru dalam kondisi serba terbatas, setiap kebijakan dituntut semakin tepat sasaran dan benar-benar memberi dampak nyata. Prinsip inilah yang kini menjadi pijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam menjalankan roda pembangunan.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, menghadapi tantangan tersebut dengan pendekatan yang lebih strategis. Ia mendorong perubahan paradigma penganggaran dari money follows function menjadi money follows program, sebagaimana diatur dalam PP No. 17 Tahun 2018. Artinya, setiap anggaran difokuskan pada program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sejak dilantik pada 30 Mei 2025, Welly dituntut bergerak cepat menyesuaikan kebijakan dengan kondisi fiskal yang terbatas. Ia menilai, di tengah keterbatasan justru kualitas kebijakan diuji, berbeda dengan kondisi anggaran berlimpah yang kerap mengaburkan skala prioritas.
Kabupaten Pasaman sendiri bukan wilayah kecil. Dengan 12 kecamatan dan 62 nagari, serta jumlah penduduk sekitar 318,08 ribu jiwa di wilayah seluas 3.947,63 km persegi (Pasaman Dalam Angka; BPS 2024), pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri. Ditambah lagi, ketergantungan terhadap dana transfer pusat serta struktur belanja yang belum sepenuhnya optimal.
Baca juga: Pimca Bank Nagari, Kunjungi Kankemenag Pasaman Barat
Menjawab kondisi itu, Welly menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang disiplin, inovasi dalam menggali sumber pendapatan, serta kolaborasi lintas sektor. Ia meyakini, langkah tersebut mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu komitmen nyata terlihat pada program kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Meski membutuhkan anggaran besar, program ini tetap dijalankan karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di saat sejumlah daerah mulai mengurangi program serupa akibat tekanan fiskal, Pasaman justru mempertahankannya.
Tak hanya itu, pembenahan birokrasi juga menjadi fokus. Welly berupaya mengikis budaya lama yang cenderung berorientasi pada struktur organisasi. Ia mengarahkan penganggaran berbasis hasil, sehingga dana tidak lagi habis untuk operasional semata, melainkan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Pendekatan ini juga bertujuan menghindari tumpang tindih program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui penataan yang lebih efisien, setiap program unggulan memiliki pengampu yang jelas dan terukur kinerjanya.
Langkah strategis tersebut mulai terlihat hasilnya. Dalam 100 hari kerja pertama, sejumlah program unggulan telah diluncurkan, seperti Gerakan Nagari Bangkit, layanan berobat dan ambulans gratis (SIGAP), pendidikan dan seragam sekolah gratis, serta ASN Bangkit.
Di sektor pertanian, program Bajak Gratis dan optimalisasi pupuk bersubsidi telah dijalankan, termasuk peluncurannya di Nagari Jambak, Kecamatan Lubuksikaping. Selain itu, terdapat program 1.000 lapangan kerja, bantuan rumah tidak layak huni, pusat kreativitas anak nagari, pemutakhiran data penerima PKH, hingga nagari tangguh bencana.
Kemajuan juga mulai dirasakan di wilayah 3T, di mana layanan internet gratis telah tersedia, khususnya di fasilitas kesehatan. Ke depan, layanan ini akan diperluas ke sektor pendidikan dan masyarakat umum.
Seluruh program tersebut tidak berjalan tanpa evaluasi. Pemerintah daerah secara berkala mengukur capaian 10 program unggulan, termasuk kinerja aparatur pelaksana. Evaluasi satu tahun kepemimpinan yang akan dilakukan pada akhir Mei 2026 menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana dampak program dirasakan masyarakat.
“Pada tahap ini kita akan melihat faktor keberhasilan maupun kendala, agar langkah ke depan semakin tepat,” ujar Welly.
Ia menegaskan, setiap kendala akan segera dicarikan solusi, baik yang berkaitan dengan anggaran maupun sumber daya manusia. Baginya, keberhasilan program unggulan Pasaman Bangkit adalah komitmen yang tidak bisa ditawar.
Welly juga menyoroti program Bajak Gratis yang sempat menuai perdebatan di awal pelaksanaannya. Namun kini, program tersebut berjalan lebih baik dengan dukungan aplikasi BAGUS sebagai bagian dari transformasi digital di Pasaman.
Menurutnya, kemajuan daerah tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan semata, melainkan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan, kata dia, akan terlihat dari peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fisik.
“Sepuluh program unggulan ini kami susun untuk masyarakat. Alhamdulillah, satu per satu mulai berjalan setelah melalui proses panjang dan evaluatif,” ujarnya, Senin (6/5/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Pasaman yang lebih maju dan berdaya saing.
“Ke depan, kita ingin kemajuan yang berkarakter dan berkelanjutan. Mari kita teguhkan niat bersama, mewujudkan Pasaman Bangkit,” tutupnya.(St.M)
