Pasaman | Mikanews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman terus memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini tidak hanya bertujuan mempercepat pelayanan birokrasi, tetapi juga menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Balerong Pusako Anak Nagari, Kamis (18/6).
Dalam kegiatan itu, Pemkab Pasaman juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Nagari untuk memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan bahwa digitalisasi transaksi daerah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi guna mewujudkan tata kelola keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pembayaran pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terus didorong melalui kanal pembayaran digital seperti aplikasi Ollin Bank Nagari dan layanan elektronik lainnya.
“Semakin banyak transaksi dilakukan secara digital, semakin kecil peluang terjadinya kebocoran pendapatan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana memastikan setiap anggaran daerah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Welly.
Ia menambahkan, digitalisasi pembayaran memberikan berbagai manfaat, mulai dari kemudahan bagi masyarakat, percepatan penerimaan daerah, hingga peningkatan akurasi data keuangan.
Selain pajak, Bupati juga menyoroti pentingnya digitalisasi retribusi daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mengembangkan sistem pemungutan retribusi berbasis elektronik agar proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan transparan.
“Ke depan, seluruh penerimaan daerah, baik pajak maupun retribusi, harus bergerak menuju sistem elektronik. Pola manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidaktepatan data, hingga kebocoran harus mulai ditinggalkan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Welly menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tata kelola keuangan yang baik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Ia juga mendorong percepatan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada berbagai dokumen keuangan daerah, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen penatausahaan, dan administrasi pemerintahan lainnya.
Selain mempercepat proses birokrasi, penggunaan tanda tangan elektronik dinilai mampu meningkatkan keamanan dokumen serta mendukung terwujudnya sistem pemerintahan digital.
Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan hasil pertemuan tersebut sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah konkret percepatan digitalisasi.
“Keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah untuk berubah dan beradaptasi,” katanya.
Sebagai bagian dari transformasi digital, Pemkab Pasaman juga menargetkan peningkatan indeks ETPD sebagai salah satu indikator keberhasilan digitalisasi daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Sudarta, mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemkab Pasaman. Menurutnya, Pasaman termasuk daerah yang cukup progresif dalam penerapan transaksi non-tunai.
Ia menyebut penggunaan QRIS dan berbagai instrumen pembayaran digital di Pasaman terus menunjukkan peningkatan yang positif. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.
Sudarta juga mengungkapkan bahwa perekonomian Sumatera Barat pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh cukup baik, didorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Nagari, jajaran pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dan lintas instansi terkait.(St.M)
