Jakarta | Mikanews : Keresahan mendalam atas tersendatnya pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan mendorong Aliansi Mahasiswa Peduli Dairi menyuarakan aspirasi langsung ke Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/7/2026).
Aksi ini menjadi bukti kepedulian generasi muda agar roda pemerintahan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tetap berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Massa aksi menuntut Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi kepemimpinan di daerah.
Secara khusus, mahasiswa meminta pemeriksaan objektif terkait kondisi kesehatan Bupati Dairi, guna memastikan tugas pokok dan fungsi penyelenggara negara tetap terjaga sesuai aturan yang berlaku.
Perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa pelayanan publik adalah hak mutlak masyarakat yang tidak boleh terabaikan.
“Kami sangat menghormati dan mendoakan kesembuhan Bupati. Namun, negara juga memiliki kewajiban menjamin bahwa ratusan ribu warga Dairi tidak dirugikan oleh terhambatnya pelayanan dan program pembangunan,” ujar juru bicara aksi.
Massa menilai kondisi pemerintahan yang tidak berjalan maksimal berpotensi menurunkan kualitas layanan serta mengganggu realisasi rencana pembangunan yang telah disusun.
Mereka menekankan persoalan ini harus disikapi secara profesional, objektif, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan, tanpa mengesampingkan aspek kemanusiaan.
“Kemendagri harus hadir melakukan evaluasi yang transparan dan menyeluruh. Tujuannya satu: memastikan stabilitas pemerintahan, keberlanjutan pelayanan publik, dan tata kelola yang baik di Dairi,” tegasnya.
Aksi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan.
Aliansi berjanji akan terus mengawal setiap langkah tindak lanjut pemerintah pusat, hingga tercipta kepastian bahwa kepentingan masyarakat Dairi menjadi prioritas utama (Wati)
