SAMARINDA | mikanews – PLN dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) memperkuat sinergi untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan cepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh proses pembangunan.
PLN melalui PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur bersama jajaran PLN Group Kalimantan Timur menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Assoc. Prof. Dr. Supardi, S.H., M.H., beserta jajaran. Pertemuan berlangsung di lingkungan Kejati Kaltim sebagai bagian dari penguatan koordinasi dalam mendukung proyek strategis nasional di kawasan IKN.
Sinergi PLN dan Kejati Kaltim difokuskan pada upaya memastikan setiap tahapan pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak hanya mengejar target penyelesaian, tetapi juga dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut hadir General Manager PLN UIP Kalimantan Bagian Timur Dewanto, General Manager PLN UIP3B Kalimantan Riko Ramadhano B., serta Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Muchamad Meiryandi.
PLN menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan. Beberapa di antaranya meliputi penyelesaian pengadaan lahan, kelancaran proses perizinan, mitigasi berbagai risiko hukum, hingga pengamanan proyek strategis nasional dari berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat pembangunan.
Kejati Kalimantan Timur menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis dalam mengawal setiap tahapan pembangunan. Pendampingan hukum dinilai penting agar seluruh proses berjalan sesuai aturan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Keterandalan listrik IKN menjadi salah satu fokus utama dalam kolaborasi ini. Dengan dukungan pengawasan hukum yang kuat, kebutuhan energi untuk kawasan Ibu Kota Nusantara beserta wilayah penyangganya diharapkan dapat terpenuhi secara optimal seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
Kolaborasi antara PLN dan Kejati Kaltim juga menunjukkan bahwa percepatan pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan penegakan hukum yang tegas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
