BUKITTINGGI | mikanews — Angkutan gratis pelajar mulai beroperasi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Program uji coba yang diluncurkan Senin (5/10/2026) ini tidak hanya dirancang untuk meringankan biaya transportasi keluarga, tetapi juga mendorong pelajar mulai menyiapkan tabungan untuk masa depan.
Program tersebut diluncurkan di Pelataran Stasiun Lambuang, Jalan Sudirman, dengan melibatkan seluruh siswa SMP Negeri sebagai sasaran program secara bertahap.
Pada tahap awal, sebanyak 874 pelajar masuk dalam layanan angkutan gratis. Jumlah tersebut setara sekitar 10 persen dari total 8.000 siswa SMP di Kota Bukittinggi.
Program ini dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun 2026.
Peluncuran dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Ketua Komisi III DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah, para kepala sekolah, pengurus Organda, serta pengemudi angkutan umum.
Wali Kota Bukittinggi menegaskan layanan tersebut memiliki tujuan yang spesifik. Angkutan gratis hanya digunakan untuk mengantar dan menjemput pelajar dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.
“Angkutan ini khusus mengantar dan menjemput dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Tidak untuk ke pasar, ke kafe, atau keperluan lain,” tegasnya.
Aturan tersebut diterapkan agar fasilitas yang disediakan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Layanan angkutan gratis juga tidak membuat rute baru. Kendaraan menggunakan jalur angkutan kota yang telah tersedia.
Di SMP Negeri 7 Bukittinggi, misalnya, tercatat 274 siswa telah mendaftar. Jumlah tersebut membutuhkan sekitar 30 unit kendaraan dengan kapasitas 11 hingga 12 penumpang dalam setiap perjalanan.
Pemerintah kota juga memperhitungkan kondisi jam pulang sekolah. Terdapat toleransi keterlambatan penjemputan hingga 30 menit, terutama ketika kegiatan belajar mengajar berakhir pada pukul 14.30 WIB.
Orang tua diminta memastikan anak sudah berada di titik penjemputan sesuai jadwal agar tidak tertinggal.
Pengawasan pelaksanaan program melibatkan lurah di masing-masing wilayah. Pemerintah juga memperluas sosialisasi hingga ke masjid-masjid melalui surat edaran Dinas Perhubungan.
Yang membuat program ini berbeda adalah rencana mengalihkan sebagian uang transportasi yang sebelumnya dikeluarkan keluarga menjadi tabungan.
Wali Kota menyebut orang tua biasanya mengeluarkan sekitar Rp6.000 setiap hari untuk ongkos anak.
“Biasanya orang tua mengeluarkan sekitar Rp6.000 per hari untuk ongkos anak. Sekarang uang itu bisa dialihkan menjadi tabungan,” ajaknya.
Pemkot Bukittinggi kemudian menggandeng BPR Jam Gadang untuk membuka skema Tabungan Haji Pelajar.
Skema tersebut diarahkan agar penghematan biaya transportasi dapat dimanfaatkan untuk membangun kebiasaan menabung sejak usia sekolah.
Dalam bahan yang disampaikan pemerintah kota, masa tunggu keberangkatan haji saat ini mencapai sekitar 29 tahun. Dengan mulai menabung sejak usia 12 tahun, pelajar memiliki waktu panjang untuk mempersiapkan kebutuhan ibadah tersebut.
Karena itu, program angkutan gratis tidak hanya diposisikan sebagai fasilitas transportasi.
Program ini sekaligus diarahkan untuk membantu ekonomi keluarga, mengenalkan kebiasaan mengelola uang, dan mendorong persiapan ibadah sejak usia muda.
Namun, layanan tersebut masih berada dalam tahap uji coba.
Jika pelaksanaan berjalan tertib, aman, dan bersih, Pemerintah Kota Bukittinggi berencana mengajukan perluasan program kepada DPRD.
Perluasan tersebut ditujukan agar pelajar sekolah swasta juga dapat memperoleh manfaat angkutan gratis.
“Kalau uji coba ini rapi dan bersih, kita ajukan pengembangan ke DPRD agar semua anak bisa merasakannya,” ujar Wali Kota.
Selain angkutan gratis, Pemkot Bukittinggi pada pekan yang sama juga menyalurkan hampir 2.000 paket seragam lengkap kepada siswa SD dan SMP.
Paket tersebut terdiri dari pakaian, sepatu, dan tas.
Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah kota mengurangi sebagian beban kebutuhan sekolah yang ditanggung keluarga.
Untuk tahap awal, fokus pemerintah masih pada memastikan layanan angkutan gratis berjalan sesuai aturan dan menjangkau 874 pelajar yang telah masuk dalam gelombang pertama.
Jika uji coba berhasil dan perluasan mendapat persetujuan DPRD, cakupan penerima manfaat berpotensi diperluas kepada pelajar sekolah swasta.
Dari penghematan ongkos perjalanan hingga kebiasaan menabung untuk masa depan, program ini menempatkan transportasi pelajar sebagai bagian dari upaya membantu keluarga sekaligus membangun kesiapan generasi muda.
