JAKARTA | mikanews – Diplomasi Indonesia menghadapi tuntutan baru di tengah perubahan geopolitik dunia. Pemerintah daerah dinilai tidak boleh hanya menjadi penonton dalam hubungan internasional. Potensi daerah harus diberi ruang lebih besar agar mampu berkontribusi langsung dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global.
Gagasan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Peran Middle Power Indonesia: Memperkuat Multilateralisme melalui Diplomasi Parlemen DPD RI” yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI di Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Forum ini menyoroti pentingnya mengubah pendekatan diplomasi Indonesia agar tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Daerah dinilai memiliki potensi besar dalam membangun kerja sama internasional, terutama di sektor investasi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan penanganan perubahan iklim.
Salah satu sorotan utama datang dari Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, yang juga anggota BKSP DPD RI. Ia mendorong agar pemerintah daerah memiliki perangkat khusus yang menangani hubungan luar negeri dan kerja sama internasional.
Menurut Irman, sudah saatnya kekuatan kepala daerah menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan diplomasi Indonesia. Dengan keterlibatan tersebut, berbagai potensi daerah dapat diperkenalkan secara langsung kepada mitra internasional.
“Ini sudah menjadi era ketika kita tidak bisa lagi terlalu melihat ke dalam. Posisi DPD harus tepat, bagaimana kekuatan kepala daerah juga menjadi bagian dari lembaga kerja sama yang nantinya berskala global,” ujar Ketua DPD RI ke-2 tersebut.
Irman menilai, keterlibatan pemerintah daerah dalam diplomasi internasional dapat membuka peluang lebih luas bagi masuknya investasi, peningkatan perdagangan, pengembangan pariwisata, serta kerja sama pendidikan.
Namun, seluruh aktivitas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor kebijakan politik luar negeri nasional. Artinya, diplomasi daerah bukan diplomasi yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepentingan Indonesia secara keseluruhan.
Seminar tersebut menghadirkan empat narasumber dari kalangan diplomat, pemerintahan, dan hubungan kelembagaan. Mereka adalah Dr. Dino Patti Djalal, Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI; Amb. Denny Abdi, S.E., M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI; Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; serta Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M., Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara.
Pembahasan forum juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara middle power atau kekuatan menengah yang memiliki peluang lebih besar dalam memengaruhi dinamika hubungan internasional.
Indonesia dinilai perlu meningkatkan perannya. Tidak cukup hanya mengikuti keputusan dan agenda negara-negara besar, Indonesia harus mampu menjadi penggagas agenda, penghubung kepentingan antarnegara, sekaligus pembangun kesepakatan dalam berbagai forum internasional.
Salah satu gagasan yang mengemuka adalah menghidupkan kembali semangat Dasasila Bandung melalui konsep Bandung 2.0. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegeri berkekuatan menengah, baik dari kawasan Utara maupun Selatan.
Melalui pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu mendorong terciptanya tatanan internasional yang lebih adil, inklusif, dan mengakomodasi kepentingan berbagai negara.
Dalam konteks diplomasi daerah, DPD RI dinilai memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan berbagai kepentingan wilayah dalam forum internasional.
Isu yang dapat diangkat meliputi ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, pengembangan pariwisata, hingga peluang investasi internasional.
Salah satu langkah yang turut direkomendasikan adalah pengembangan Provincial Showcase. Program ini merupakan wadah untuk memperkenalkan keunggulan, potensi ekonomi, serta peluang kerja sama dari setiap provinsi kepada mitra internasional.
Dengan pemetaan potensi yang lebih sistematis, setiap daerah diharapkan memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam membangun kemitraan global.
Forum tersebut juga menegaskan bahwa penguatan diplomasi Indonesia membutuhkan sinergi antara diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen. Keduanya harus saling melengkapi agar kepentingan nasional dapat diperjuangkan secara lebih efektif.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. M. Iqbal beserta jajaran, Ketua BKSP DPD RI Wan Abubakar, serta pengamat hubungan internasional sekaligus Staf Ahli DPD RI Pitan Deslaini.
Selain membahas penguatan diplomasi daerah, seminar tersebut juga menyoroti persiapan penyelenggaraan Inter-Parliamentary Cooperation (ISC) ke-3 di Jakarta pada 2027.
Pertemuan internasional tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dan DPD RI dalam jaringan kerja sama antarparlemen dunia.
Untuk menyukseskan agenda tersebut, koordinasi sejak dini dinilai sangat diperlukan. DPD RI perlu bersinergi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam menentukan negara peserta dan menyusun agenda konferensi.
Dorongan memperluas diplomasi hingga ke daerah menjadi pesan penting dari forum ini. Indonesia memiliki kekuatan yang tidak hanya berada di pusat pemerintahan, tetapi juga tersebar di seluruh provinsi dengan keunggulan ekonomi, sumber daya, budaya, dan potensi investasi masing-masing.
Karena itu, memperkuat diplomasi Indonesia berarti juga membuka kesempatan bagi daerah untuk mengambil peran lebih besar. Dengan keterlibatan tersebut, kerja sama internasional diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (Red)





