PASAMAN BARAT, Mikanews.id – Sebanyak 87 Wali Nagari definitif di Kabupaten Pasaman Barat resmi dilantik secara serentak, Senin (9/11/2026), di Aula Kantor Bupati Pasaman Barat, Simpang Empat. Pelantikan ini menjadi tonggak sejarah baru karena mengakhiri masa kepemimpinan Penjabat (Pj.) Wali Nagari di 87 nagari hasil pemekaran.
Para pemimpin nagari tersebut merupakan hasil Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 yang berlangsung di 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.
Mereka akan mengemban amanah selama delapan tahun, terhitung sejak 2026 hingga 2034. Dengan pelantikan ini, masyarakat di 87 nagari hasil pemekaran kini memiliki pemimpin definitif yang dipilih melalui proses demokrasi di tingkat nagari.
Dari total 90 nagari di Pasaman Barat, sebanyak 87 nagari mengikuti Pilwana serentak. Sementara tiga nagari lainnya, yakni Kapa, Katiagan, dan Sinuruik, mendapatkan pengukuhan perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Pasaman Barat H. Yulianto, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, jajaran Forkopimda, kepala OPD, Bamus Nagari se-Pasaman Barat, perwakilan PKK, tokoh masyarakat, serta berbagai unsur masyarakat.
E-Voting di 87 Nagari Jadi Terobosan Pilwana
Pelaksanaan Pilwana Serentak 2026 di Pasaman Barat tidak hanya mencatat sejarah dari sisi kepemimpinan definitif. Penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting di 87 nagari juga menjadi perhatian Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat karena dinilai telah melakukan langkah maju dalam penyelenggaraan demokrasi pemerintahan nagari melalui pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, penggunaan e-voting berpotensi membuat proses pemilihan lebih transparan, cepat, dan akuntabel.
“Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat atas keberhasilan menyelenggarakan Pilwana serentak ini. Terobosan paling membanggakan hari ini adalah penggunaan sistem e-voting di 87 nagari, langkah yang patut diapresiasi dan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai perkembangan penggunaan perangkat digital di tengah masyarakat membuka peluang bagi penerapan sistem pemilihan yang lebih modern.
Mahyeldi berharap pengalaman Pasaman Barat dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Sumatera Barat dalam mengembangkan penyelenggaraan demokrasi di tingkat nagari.
Mahyeldi Ingatkan Jabatan Wali Nagari Adalah Amanah Rakyat
Di balik keberhasilan pelaksanaan Pilwana, Mahyeldi mengingatkan bahwa jabatan Wali Nagari bukan sekadar kedudukan dalam pemerintahan. Jabatan tersebut merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan kejujuran dan ketulusan.
Ia meminta seluruh Wali Nagari periode 2026–2034, termasuk tiga nagari yang memperoleh perpanjangan masa jabatan, agar senantiasa hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, seorang Wali Nagari harus mampu mendengar aspirasi, memahami persoalan warga, dan menjadikan pemerintahan nagari sebagai ruang demokrasi yang terbuka.
“Kepada Bapak dan Ibu Wali Nagari periode 2026–2034, baik yang terpilih melalui Pilwana maupun yang masa jabatannya diperpanjang, nagari adalah rumah terdekat masyarakat. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa hadir di tengah warga, mendengar aspirasi mereka, dan menjadikan nagari sebagai ruang demokrasi yang hidup,” katanya.
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia berharap kemajuan Sumatera Barat dimulai dari pemerintahan nagari yang kuat dan masyarakat yang sejahtera.
Yulianto: Setelah Bertahun-tahun Dipimpin Penjabat, Kini Masyarakat Punya Pemimpin Definitif
Bupati Pasaman Barat H. Yulianto menyebut pelantikan 87 Wali Nagari tersebut sebagai peristiwa bersejarah bagi masyarakat Pasaman Barat.
Menurutnya, selama bertahun-tahun 87 nagari hasil pemekaran dipimpin oleh penjabat. Kini, melalui proses Pilwana, masyarakat telah memiliki kesempatan menentukan pemimpin definitif di nagari masing-masing.
Yulianto berharap masa jabatan delapan tahun dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemerintahan, meningkatkan pelayanan, serta mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Hari ini kita menyaksikan peristiwa bersejarah. Selama bertahun-tahun, ke-87 nagari ini dipimpin oleh Penjabat. Kini, melalui proses demokrasi yang berjalan baik, masyarakat telah memilih pemimpinnya sendiri. Ini adalah langkah besar menuju pemerintahan nagari yang lebih kuat dan mandiri,” ungkap Yulianto.
Ia mengingatkan para Wali Nagari agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.
Kejujuran, kedekatan dengan warga, dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan harus menjadi prinsip utama selama masa jabatan.
Yulianto juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat siap mendukung para Wali Nagari dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tantangan 87 Wali Nagari: Pelayanan, Anggaran, dan Pembangunan
Berakhirnya masa kepemimpinan penjabat di 87 nagari sekaligus menjadi awal tanggung jawab besar bagi para Wali Nagari definitif.
Masa jabatan delapan tahun hingga 2034 memberikan kesempatan untuk membangun pemerintahan nagari yang lebih mandiri. Namun, kesempatan tersebut harus diikuti dengan kinerja yang nyata.
Peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan nagari secara transparan dan akuntabel, serta pembangunan yang merata menjadi sejumlah tanggung jawab penting yang harus diperhatikan.
Pemerintah nagari juga diharapkan mampu membangun sinergi dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus), perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan seluruh unsur masyarakat.
Kerja sama tersebut diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga, bukan hanya berdasarkan keinginan pemerintah nagari.
Dengan pelantikan 87 Wali Nagari definitif ini, Pasaman Barat memasuki babak baru pemerintahan nagari. Harapan masyarakat kini tertuju pada kemampuan para pemimpin terpilih dalam membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan melalui Pilwana dapat diwujudkan menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang tepat sasaran, dan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, sejarah baru tidak cukup hanya dicatat melalui sebuah pelantikan. Sejarah tersebut harus dibuktikan melalui hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Aulia)
