JAKARTA, MIKANEWS.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan percepatan normalisasi 137 sungai yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk mencegah banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Perintah tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026). Arahan itu diberikan menyusul masih terjadinya banjir susulan di sejumlah daerah yang sebelumnya dilanda bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengungkapkan bahwa sejak April hingga Oktober 2026 telah terjadi sedikitnya 41 kali banjir susulan di tiga provinsi tersebut.
Banjir berulang itu menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan. Di antaranya jalan, jembatan, serta kawasan yang sebelumnya sudah dibersihkan dari endapan lumpur.
Menurut Tito, normalisasi sungai menjadi langkah mendesak karena tingginya sedimentasi dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung aliran air. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air berpotensi meluap dan kembali menggenangi permukiman maupun kawasan sekitarnya.
“Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai. Itu perintah paling utama. Sungai ini jumlahnya ada 137 yang terdampak,” ujar Tito dalam keterangannya setelah rapat.
137 Sungai Terdampak di Tiga Provinsi
Berdasarkan data yang disampaikan Mendagri, 137 sungai yang membutuhkan penanganan tersebar di tiga provinsi, dengan rincian:
- Aceh: 31 sungai.
- Sumatera Utara: 48 sungai.
- Sumatera Barat: 58 sungai.
Selain sungai, pemerintah juga melakukan penanganan terhadap 38 muara di tiga provinsi tersebut.
Dari jumlah itu, tujuh muara telah selesai dinormalisasi, 11 muara masih dalam proses pengerjaan, sedangkan 20 muara lainnya belum mendapatkan penanganan.
Presiden menegaskan bahwa normalisasi sungai harus diprioritaskan agar sedimentasi tidak terus menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir ketika hujan kembali turun.
Kementerian PU, TNI, dan Polri Dilibatkan
Untuk mempercepat pekerjaan, pemerintah menempatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai instansi utama dalam pelaksanaan normalisasi sungai.
Pekerjaan tersebut akan didukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur terkait lainnya. Personel TNI dan Polri, khususnya dari unsur Zeni, juga ditugaskan membantu membersihkan sedimentasi sungai dan membangun tanggul.
Pemerintah daerah diminta memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai serta memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap kapasitas sungai dapat kembali berfungsi lebih baik sehingga risiko luapan air yang memicu banjir susulan bisa dikurangi.
Modifikasi Cuaca Disiapkan untuk Kurangi Risiko Banjir
Selain normalisasi sungai dan penguatan tanggul, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca.
Langkah ini ditujukan untuk mengurangi potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani proses pemulihan pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah dipersilakan kembali menetapkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana susulan dengan dampak yang luas.
Penetapan status tersebut dapat membantu mempercepat proses penggunaan anggaran dan pelaksanaan langkah-langkah penanganan darurat, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Anggaran dan Persiapan Pekerjaan Dipercepat
Presiden Prabowo juga memastikan dukungan anggaran tersedia bagi kementerian dan lembaga terkait.
Dukungan tersebut diperlukan agar proses persiapan, termasuk lelang dini pekerjaan, dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, kegiatan normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur diharapkan bisa segera dimulai pada awal tahun.
Percepatan normalisasi 137 sungai dan penanganan 38 muara menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mengurangi risiko banjir berulang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah berharap langkah tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan infrastruktur, tetapi juga memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terdampak bencana.(red)
Sumber: BPMI Sekretariat Presiden
