KARIMUN | mikanews  – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pengembang perumahan Balai Garden di Kabupaten Karimun mencapai ratusan juta rupiah. Berdasarkan data resmi sistem e-SISMIOP Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun per 9 November 2026, kewajiban perpajakan tersebut masih tercatat menunggak.
Persoalan ini menjadi sorotan karena diduga berkaitan dengan tersendatnya proses penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) perumahan kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan kewajiban pengembang terhadap pemerintah daerah maupun kepentingan masyarakat penghuni perumahan Balai Garden.
Penyerahan fasum dan fasos merupakan persoalan penting karena fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Kepastian status dan pengelolaannya dibutuhkan agar fasilitas perumahan dapat dimanfaatkan serta ditangani sesuai ketentuan.
Persoalan Balai Garden ini turut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam forum tersebut, Ipda Om Kennedy, S.E., menyampaikan peringatan tegas kepada pihak pengembang agar tidak mengabaikan kesepakatan maupun kewajiban yang telah dibahas.
Ia bahkan meminta DPRD Kabupaten Karimun merekomendasikan penghentian izin usaha PT Realty Batindo apabila pihak pengembang melanggar hasil pembahasan RDP.
“Jika apa yang dibahas dalam RDP kali ini dilanggar pihak developer, kami meminta DPRD Karimun merekomendasikan agar izin usaha PT Realty Batindo dihentikan!” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya desakan agar persoalan pengembang Balai Garden tidak terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Di sisi lain, catatan tunggakan PBB dalam sistem Bapenda menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penjelasan resmi dari pihak terkait. Kepastian mengenai jumlah kewajiban, objek pajak, serta langkah penyelesaiannya penting untuk memastikan persoalan ini ditangani berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat kini membutuhkan kejelasan mengenai perkembangan penyerahan fasum dan fasos Balai Garden. Kepastian tersebut penting agar fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama tidak terus berada dalam ketidakjelasan status maupun pengelolaannya.
DPRD Kabupaten Karimun dan instansi pemerintah yang berwenang diharapkan menindaklanjuti persoalan ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, termasuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan serta tanggung jawab pengembang.
Penegakan aturan harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepentingan masyarakat tetap terlindungi dan setiap kewajiban pengembang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan, redaksi mikanews.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT Realty Batindo selaku pengembang perumahan Balai Garden maupun Bapenda Kabupaten Karimun.
Redaksi mempersilakan pihak-pihak terkait menyampaikan penjelasan mengenai data tunggakan PBB, perkembangan penyerahan fasum-fasos, serta langkah penyelesaian yang telah atau akan dilakukan melalui saluran resmi redaksi. (Syn)
