Pasaman Barat, Mikanews.id | Pucuak Adat Yang Dipatuan Kinali, Tuanku Asrul dan ninik mamak pemegang ulayat desak pihak Polres Pasaman Barat segera melakukan pengamanan dan penegakan hukum di areal PT Perkebunan Anak Nagari Pasaman (PT. PAN P).
Langkah tegas pengamanan dan penegakan hukum ini, sebagai antisipasi maraknya aksi penghalangan operasional perusahaan dan berpotensi memicu bentrokan serta konflik horizontal di lapangan.
“Saya Tuanku Asrul Yang Dipertuan dan Pucuak Adat Kinali sekaligus Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kinali, Pasaman Barat, minta pemerintah daerah dan pihak keamanan mengantisipasi hal merugikan di tengah masyarakat”, kata Asrul saat konferensi pers di Simpang Empat, Senin (9/11).
Selain Asrul, konferensi pers itu, didampingi Ketua Lembaga Perdata Tim Nagari Kinali (LPTNK) Anwir Dt. Bandaro, Ketua Koperasi Produsen Sawit Tompek Sejahtera (PSTS) Jafrizal, perwakilan Ninik Mamak pemegang ulayat, serta tokoh masyarakat Kinali.
Proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT PAN-P, telah mendapat persetujuan penuh dari empat ninik mamak pemegang ulayat. Keempat ninik mamak itu adalah, Jhoni Satria Dt. Majo Indo selaku Ninik Mamak Kampuang Sungai Balai, Bakaruddin Dt. Itam Putiah selaku Ninik Mamak Kampuang Kubu Aru, H. Mukhtar Dt. Rangkayo Basa selaku Ninik Mamak Kampuang Air Rau, serta Jamarusti Dt. Bando Rajo selaku Ninik Mamak Tompek.
Secara historis, HGU PT PAN P, sebelumnya berakhir 2022 dan telah melalui penyerahan tanah ulayat seluas 800 hektare. Seiring berjalannya proses perpanjangan HGU, pihak perusahaan berkewajiban merealisasikan kebun plasma sebesar 20 persen atau seluas 143 hektare untuk empat kelompok Ninik Mamak.
Secara hukum, berakhirnya masa HGU tidak serta-merta menghapus hak-hak penerima manfaat, kecuali jika izin usaha perusahaan (IUP) dicabut secara resmi oleh pemerintah. Faktanya, pemerintah daerah masih menunjukkan dukungan penuh terhadap keberlanjutan operasional perusahaan melalui terbitnya Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Penetapan Calon Penerima Plasma dan Calon Lahan Plasma (CPCL) tertanggal 18 September 2026.
Dari SK itu ditetapkan 310 Kepala Keluarga (KK) cucu kemenakan selaku penerima manfaat plasma yang sah. Untuk kemitraan ini, Ninik Mamak menunjuk dua koperasi resmi, yakni Koperasi Perkebunan Agro Wira Masang (Kopbun AWM) dan Koperasi Produsen Sawit Tompek Sejahtera (PSTS).
Selain itu, komitmen pembayaran kompensasi pembangunan kebun plasma dan pelaksanaan operasional perusahaan juga telah disahkan secara hukum melalui akta Notaris tertanggal 24 Oktober 2026 di Simpang Empat
Idealnya, setelah terbitnya produk hukum dan SK CPCL tersebut, para penerima manfaat kini belum menerima manfaat atas konpensasi plasma yang telah disahkan guna memenuhi ekonomi masyarakat.
Namun, akibat terhentinya aktivitas operasional perusahaan dalam beberapa waktu terakhir, hak-hak ratusan KK penerima manfaat plasma menjadi tertunda dan memicu keresahan di tengah masyarakat..
Surat permohonan resmi terkait pengamanan dan penegakan hukum ini telah dimasukkan oleh para Ninik Mamak bersama Patikan Adat (termasuk H. Maharsal Indra, S.H. Mangkuto Alam, Karunia, Yulisman, dan Damiruddin Dt. Majo) ke Polres Pasaman Barat melalui LPTNK. Surat tersebut juga ditembuskan kepada berbagai pejabat tinggi negara, mulai dari Presiden RI, Kapolri, Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumatera Barat, hingga Bupati dan DPRD Pasaman Barat. (gmz)
