PADANG, Mikanews.id – Ledakan tangki penyimpanan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) di kawasan industri Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat, menewaskan dua orang pekerja. Tragedi kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik PT WIMA INNO MAS pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 10.30 WIB itu memicu desakan agar penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Insiden maut tersebut menjadi perhatian serius Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Sumatera Barat. Organisasi pekerja itu meminta pemerintah segera melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab pasti ledakan sekaligus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran standar keselamatan kerja.
Ketua DPD KSPSI AGN Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, membenarkan kejadian tersebut. Informasi awal diterima pihaknya langsung dari anggota Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI yang berada di lingkungan perusahaan.
Ruli menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya dua pekerja dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jatuhnya korban jiwa dalam kecelakaan industri tidak boleh hanya dipandang sebagai musibah, tetapi harus menjadi dasar evaluasi serius terhadap sistem keselamatan kerja.
“Kami sangat prihatin atas kejadian yang mengakibatkan dua pekerja meninggal dunia. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya pengawas ketenagakerjaan,” ujar Ruli.
KSPSI Minta Pengawasan K3 Turun Langsung
KSPSI AGN Sumatera Barat secara resmi mendesak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, khususnya bidang pengawasan ketenagakerjaan, segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan dinilai penting karena aktivitas industri yang menggunakan tangki penyimpanan CPO berskala besar memiliki potensi bahaya yang membutuhkan pengendalian ketat.
Ruli meminta pengawas ketenagakerjaan tidak hanya memeriksa kondisi fisik tangki penyimpanan, tetapi juga menelusuri seluruh sistem pengamanan dan prosedur kerja perusahaan.
Beberapa aspek yang perlu diperiksa meliputi:
- Kondisi fisik dan kelayakan teknis tangki CPO.
- Riwayat pemeliharaan dan pemeriksaan berkala.
- Penerapan standar operasional prosedur (SOP).
- Ketersediaan dan penggunaan alat pelindung diri (APD).
- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
Menurut Ruli, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah sistem keselamatan telah diterapkan sesuai ketentuan atau terdapat persoalan yang berkontribusi terhadap kecelakaan.
“Kami menduga ada persoalan serius yang perlu diperiksa dalam penerapan K3 di perusahaan tersebut. Namun, untuk memastikan apakah terjadi kelalaian atau pelanggaran, harus dilakukan pemeriksaan teknis dan investigasi oleh pihak yang berwenang,” tegasnya.
Polisi Diminta Amankan Bukti Ledakan
Selain meminta pengawasan ketenagakerjaan melakukan investigasi, KSPSI juga mendesak aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional.
Ruli menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti kelalaian atau pelanggaran K3 yang memenuhi unsur pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
KSPSI juga mengingatkan pentingnya pengamanan seluruh barang bukti di lokasi kejadian agar proses penyelidikan berjalan objektif dan tidak terhambat.
Bukti yang perlu diamankan antara lain puing-puing instalasi tangki, dokumen pemeriksaan K3, catatan pemeliharaan peralatan, serta rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar area pabrik.
Menurut KSPSI, seluruh bukti tersebut dapat membantu pihak berwenang menelusuri rangkaian kejadian dan mengidentifikasi faktor penyebab ledakan.
Hak Keluarga Korban Harus Dipenuhi
Di tengah proses investigasi, KSPSI menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja yang meninggal dunia harus menjadi perhatian utama.
Perusahaan diminta bertanggung jawab memastikan keluarga korban memperoleh seluruh hak sesuai ketentuan hukum, termasuk kelancaran pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta santunan kematian yang menjadi hak ahli waris.
Ruli mengingatkan agar keluarga korban tidak dibiarkan menghadapi persoalan administrasi dan pemenuhan hak sendirian setelah kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan kerja.
“Jangan sampai keluarga korban harus berjuang sendiri setelah kehilangan anggota keluarganya akibat kecelakaan kerja. Perusahaan harus memastikan seluruh hak korban dan ahli waris dipenuhi sesuai ketentuan hukum,” ungkapnya.
KSPSI AGN Sumatera Barat menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ledakan tangki CPO di Pelabuhan Teluk Bayur hingga tuntas.
Organisasi tersebut berharap investigasi dapat mengungkap penyebab pasti kejadian, memastikan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan hasil pemeriksaan, serta mendorong perbaikan sistem keselamatan kerja agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
Hingga berita ini disusun, penyebab pasti ledakan masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang. (Red)
