JAKARTA | mikanews – Komite II DPD RI mendesak PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) mengelola lahan hasil Penertiban Kawasan Hutan (PKH) secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat. Pengelolaan jutaan hektare lahan perkebunan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi daerah, petani, serta masyarakat adat.
Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama jajaran PT Agrinas Palma Nusantara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11). Rapat dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br Sitepu, dan dihadiri Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, M. Abdul Gani, beserta jajaran perusahaan.
Dalam rapat tersebut, Komite II meminta penjelasan menyeluruh mengenai pengelolaan sekitar 4,12 juta hektare lahan hasil penertiban kawasan hutan yang telah diterima Agrinas Palma. Perhatian khusus diarahkan pada kepastian status lahan, perlindungan hak masyarakat, penyelesaian konflik agraria, serta pembagian manfaat ekonomi kepada daerah.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Putri Br Sitepu, menegaskan bahwa pengelolaan lahan dalam skala besar tersebut harus memiliki arah yang jelas dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat di wilayah terdampak.
Komite II ingin memastikan bahwa pengalihan pengelolaan lahan benar-benar memberikan dampak positif, bukan justru memunculkan persoalan baru bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan dengan kawasan perkebunan tersebut.
Persoalan hak masyarakat adat menjadi salah satu isu paling krusial dalam pembahasan. Senator asal Riau, Arif Eka Saputra, mengungkapkan adanya tuntutan masyarakat di Pekanbaru yang meminta pemulihan hak atas lahan perkebunan kelapa sawit yang secara historis merupakan wilayah masyarakat adat.
Lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat tersebut kemudian ditertibkan oleh Satgas PKH dan pengelolaannya dialihkan kepada Agrinas Palma. Kondisi ini memunculkan tuntutan agar hak masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan dan penyelesaian secara jelas.
Arif menegaskan, pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat adat. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Direktur Utama Agrinas Palma Nusantara, M. Abdul Gani, menyatakan perusahaan berkomitmen memastikan petani dan masyarakat memperoleh manfaat yang setara melalui skema kebun plasma.
Ia menegaskan bahwa status Agrinas sebagai badan usaha milik negara tidak boleh menjadikan perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.
“Meskipun kami korporasi, tetapi kami BUMN. Berkaitan dengan plasma, kami akan memastikan masyarakat dan petani mendapatkan hak dan keuntungan yang sama besar dengan korporasinya. Itu merupakan kewajiban kami. Tidak ada gunanya laba yang sangat besar, tetapi rakyatnya miskin,” ujar M. Abdul Gani.
Abdul Gani juga meminta dukungan DPD RI untuk memperkuat pengaturan mengenai masyarakat adat dalam undang-undang. Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pengelolaan lahan hasil penertiban kawasan hutan.
Selain persoalan hak masyarakat, Komite II DPD RI turut menyoroti kinerja operasional dan transparansi keuangan Agrinas Palma Nusantara. Salah satu perhatian tertuju pada realisasi produksi tandan buah segar (TBS) hingga Juni 2026 yang mencapai 1,37 juta ton dari target 4,74 juta ton.
Komite II meminta perusahaan melakukan evaluasi terhadap tata kelola kerja sama operasi (KSO), memperjelas status aset dan lahan, serta membuka transparansi pembagian manfaat ekonomi. Pemenuhan kewajiban pembangunan dan pengelolaan kebun masyarakat juga menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut.
Di sisi lain, Agrinas Palma memaparkan capaian kinerja hingga September 2026. Perusahaan mencatat produksi TBS sebesar 2,47 juta ton, pendapatan Rp4,80 triliun, dan laba bersih Rp2,17 triliun.
Untuk mendukung pengelolaan aset dan operasional perusahaan, Agrinas Palma juga memaparkan sejumlah langkah, meliputi verifikasi aset, penataan kerja sama operasi, pengembangan kemitraan koperasi, serta digitalisasi pertanian.
Capaian keuangan dan produksi tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi Komite II. Namun, peningkatan kinerja perusahaan tetap harus diimbangi dengan kepastian hukum, keterbukaan pengelolaan, serta pemenuhan hak masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban kawasan hutan.
Komite II DPD RI menegaskan akan terus mengawal pengelolaan lahan hasil PKH agar tidak berhenti pada optimalisasi aset, peningkatan produksi, dan pencapaian keuntungan perusahaan.
DPD RI menuntut agar pengelolaan jutaan hektare lahan tersebut juga menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat dan petani, memberikan kontribusi nyata bagi daerah, menyelesaikan konflik agraria, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dengan penguasaan pengelolaan lahan dalam skala besar, Agrinas Palma menghadapi tanggung jawab yang tidak ringan. Transparansi, kepastian hukum, dan keberpihakan kepada masyarakat akan menjadi aspek penting dalam memastikan aset negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. (Red)
