JAKARTA | mikanews – Pemerataan anggaran antardaerah menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Lembaga tersebut mengusulkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp45,22 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna memperkuat kemampuan fiskal daerah, terutama wilayah yang masih memiliki keterbatasan pendapatan.
Usulan tersebut akan meningkatkan alokasi TKD 2027 dari sebelumnya Rp735 triliun menjadi Rp780,22 triliun. Ketua Komite IV DPD RI, AA. Ahmad Nawardi, menegaskan bahwa tambahan anggaran itu disusun berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bappenas serta diklaim tidak akan memengaruhi defisit anggaran.
Angka tersebut menjadi perhatian karena alokasi TKD pada 2026 tercatat sebesar Rp693 triliun. Dengan usulan baru ini, DPD RI mendorong peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan dan pelayanan publik di daerah dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Komite IV DPD RI Nawardi menyampaikan hal itu dalam dialog publik “Senator Menyapa” Episode 2 bertema “Anggaran Adil Pelayanan Makin Optimal” di Studio 2 CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut Nawardi, pemerataan anggaran tidak cukup hanya dilakukan dengan membagi dana secara merata. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan masing-masing daerah.
Karena itu, DPD RI menempuh langkah penyerapan aspirasi dengan mengundang kepala daerah dari berbagai wilayah sebelum merumuskan usulan kepada pemerintah pusat.
“Keadilan distribusi anggaran itu sulit dinilai, karena bisa jadi tidak adil bagi satu daerah tetapi adil bagi daerah lain. Karena itu kami berupaya memastikan semua daerah mendapat pemerataan, dengan mengundang kepala daerah dan menyerap aspirasi mereka,” ujar Nawardi.
Ketua Komite IV DPD RI menjelaskan, usulan tambahan TKD tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Penyusunannya melalui penyerapan aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia serta rapat dengar pendapat tahunan bersama pemerintah daerah.
Nawardi menilai, kebutuhan pembangunan di daerah tidak akan terpenuhi secara optimal apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi keduanya diperlukan agar program yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan.
Persoalan pemerataan anggaran juga berkaitan dengan terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah. Anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, menyoroti pengaturan belanja daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Menurut Darmansyah, ketentuan mengenai batas belanja operasional maksimal 30 persen menjadi persoalan bagi daerah yang masih menghadapi kebutuhan pembiayaan pegawai dan pelayanan pemerintahan.
Ia mencontohkan kondisi keuangan Kepulauan Bangka Belitung. Belanja modal di wilayah tersebut baru mencapai 9 persen, sementara belanja operasional mencapai 77 persen.
Komposisi tersebut dinilai membuat ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat menjadi sangat terbatas.
“Di Bangka Belitung, belanja modal baru 9 persen, sedangkan belanja operasional 77 persen. Dengan struktur seperti ini, ruang kami untuk membangun sangat terbatas,” ungkap Darmansyah.
Selain persoalan belanja daerah, Darmansyah meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam.
Ia menilai, daerah yang menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga harus menanggung dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, pembagian DBH perlu mempertimbangkan kontribusi daerah sekaligus beban yang harus ditanggung akibat aktivitas pengelolaan sumber daya alam.
Darmansyah mendorong pembahasan bersama antara kementerian terkait, DPD RI, dan perusahaan pengelola sumber daya alam untuk merumuskan pola pembagian hasil yang lebih proporsional.
Ia juga berharap pemerintah daerah mendapatkan ruang lebih luas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui kebijakan pemungutan pajak yang sesuai dengan kewenangan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menekankan pentingnya menjaga pelayanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut Emil, pemerintah daerah harus mampu menentukan skala prioritas agar sektor pendidikan dan kesehatan tidak mengalami pengurangan pelayanan akibat keterbatasan pembiayaan.
Ia mencontohkan, perbaikan jalan berlubang yang mengganggu aktivitas masyarakat perlu didahulukan dibandingkan pekerjaan perbaikan jalan berskala lebih besar yang belum mendesak.
Emil juga menyoroti pentingnya pengelolaan PAD secara profesional. Peningkatan pendapatan daerah, menurutnya, tidak boleh dilakukan dengan membebani masyarakat secara berlebihan.
“Sumber PAD itu dari rakyat, jadi pengelolaannya harus bijak supaya masyarakat tidak terbebani,” tutur Emil.
Dari sisi pemerintah pusat, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Nufransa Wirasakti, menjelaskan bahwa sumber daya alam, khususnya mineral dan batu bara, memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Maluku Utara menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki potensi penerimaan dari sektor sumber daya alam.
Namun, bagi daerah yang tidak memiliki sumber daya alam memadai, pemerintah mendorong alternatif pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha swasta.
Nufransa mencontohkan kerja sama penyediaan penerangan jalan di Madiun. Melalui skema tersebut, penerangan jalan dapat dibiayai oleh pihak swasta, sementara pajak yang dihasilkan dari lampu jalan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Ia menambahkan, Kementerian Keuangan memberikan jaminan agar proyek kerja sama tersebut tetap berjalan meskipun pemerintah daerah menghadapi kendala pembayaran.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemerataan anggaran tidak hanya menyangkut besarnya transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah mengelola belanja, memperoleh pendapatan, serta membiayai pelayanan publik juga menjadi faktor penting.
Melalui usulan tambahan TKD Rp45,22 triliun untuk 2027, DPD RI mendorong agar kebijakan anggaran nasional lebih memperhatikan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Harapannya, keterbatasan anggaran tidak terus menjadi penghambat pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (Red)
