MEDAN, Mikanews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong pemerintah daerah (pemda) di wilayah Sumatera untuk memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut mengusung tema “Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat”.
Dalam pemaparannya, Bima menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah harus selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif dan merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat paling bawah.
“Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Itu poinnya. Ingat, Bapak dan Ibu sekalian, ada kata inklusif. Artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, kita bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memberikan dampak kepada masyarakat bawah dan tanpa melakukan pemerataan,” jelasnya.
Menurut Bima, pencapaian target tersebut membutuhkan keselarasan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki visi pembangunan jangka panjang agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada hasil sesaat, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan.
Bima juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Pemerintah daerah perlu mempersiapkan generasi produktif, khususnya generasi Z dan milenial, agar mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi.
Ia turut mendorong pemerintah daerah mengembangkan sektor green jobs atau lapangan pekerjaan ramah lingkungan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sektor pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain memberikan manfaat ekonomi, sektor tersebut juga relevan dengan kebutuhan dan peluang kerja bagi generasi muda.
Di sisi lain, Bima mengingatkan bahwa belanja pemerintah bukan satu-satunya faktor penopang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pariwisata, industri kreatif, hingga penguatan rantai produksi dan distribusi.
Ia mencontohkan penyelenggaraan kegiatan pariwisata yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan.
Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dampak kegiatan tersebut terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta pemanfaatan produk dan jasa yang dihasilkan masyarakat setempat.
Selain itu, Bima meminta para kepala daerah memanfaatkan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Data harus dipahami secara menyeluruh agar program pembangunan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang turut hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan gabungan dari capaian ekonomi seluruh daerah.
“Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten dan kota,” jelasnya.
Menurut Sonny, setiap daerah perlu memahami dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
“Kalau kita ingin membangun ekonomi kita secara kuat dan berkelanjutan dengan pertumbuhan yang tinggi, maka kita harus mendorong membangun ekosistem,” terangnya. (rel/gmz)
