Padang, Mikanews.id – Seluruh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera menyatukan langkah untuk memperkuat konektivitas wilayah dan integrasi ekonomi regional. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan daya saing ekonomi antardaerah.
Komitmen tersebut dituangkan dalam kesepakatan bersama bertajuk “MUFAKAT TUAH SAKATO”, dengan semangat “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”*. Kesepakatan ditandatangani para gubernur se-Sumatera dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Kamis (12/11/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kerja sama lintas provinsi menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Pulau Sumatera.
Menurutnya, Sumatera memiliki kekuatan ekonomi dari berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata. Namun, seluruh potensi tersebut membutuhkan dukungan konektivitas wilayah dan kebijakan pembangunan yang saling terhubung.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan, sejumlah persoalan pembangunan tidak bisa diselesaikan hanya melalui kebijakan masing-masing daerah. Kelancaran distribusi barang, perluasan akses pasar, pengembangan kawasan industri, serta penguatan perdagangan dan pariwisata membutuhkan koordinasi antarpemerintah provinsi.
Karena itu, Mahyeldi mendorong agar seluruh 10 provinsi di Sumatera menyusun perencanaan pembangunan secara terpadu. Hasil kesepakatan tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Bappenas agar kebutuhan pembangunan regional Sumatera masuk dalam perencanaan nasional.
Kereta Trans Sumatera dan Pelabuhan Jadi Prioritas
Salah satu perhatian utama dalam kesepakatan tersebut adalah penguatan konektivitas transportasi. Pengembangannya mencakup jalur darat, kereta api, dan transportasi laut.
Mahyeldi menilai percepatan pembangunan Kereta Trans Sumatera dan optimalisasi pelabuhan sangat penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang antardaerah.
Infrastruktur yang saling terhubung juga diharapkan mampu memperkuat hubungan antarkawasan ekonomi dan membantu mengendalikan inflasi, terutama melalui kelancaran pasokan kebutuhan pokok.
Selain konektivitas transportasi, ia mengingatkan pentingnya membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana.
Menurutnya, kerusakan jalan, jalur transportasi, maupun fasilitas pendukung akibat bencana dapat menghambat distribusi barang, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan regional perlu memperhitungkan ketersediaan jalur alternatif dan keberlanjutan aktivitas ekonomi ketika terjadi bencana.
Kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO
Dalam kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO, para gubernur menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pembangunan Sumatera.
Langkah tersebut meliputi penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi, percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera, serta optimalisasi layanan Tol Laut.
Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial ekonomi.
Mahyeldi menegaskan, kerja sama antardaerah harus mencakup berbagai bidang, bukan hanya pembangunan infrastruktur.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur, tetapi juga sosial dan ekonomi,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator sosial ekonomi harus menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Hasilnya harus dirasakan langsung masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
Evaluasi Dilakukan Secara Berkala
Untuk memastikan kesepakatan berjalan, para gubernur juga menyepakati mekanisme evaluasi pelaksanaan rekomendasi.
Evaluasi akan dilakukan sekurang-kurangnya setiap enam bulan di masing-masing provinsi dan minimal satu kali dalam setahun pada tingkat regional Sumatera.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan tidak berhenti sebatas kesepakatan bersama.
Sementara itu, pelaksanaan Konreg PDRB-ISE berikutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028.
Melalui kesepakatan ini, seluruh pemerintah provinsi di Sumatera diharapkan semakin solid dalam mengembangkan potensi daerah, memperkuat konektivitas, serta membangun integrasi ekonomi yang saling menguntungkan.
Sejumlah Pejabat Pusat Turut Hadir
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud; serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Andy Setyo Biwado.
Hadir pula Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr. Subandono, S.E., M.Sc., dan Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ir. Bernike Christiawan, S.T., IPM., MIRSE., ASEAN Eng., bersama perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera.(red)
