YOGYAKARTA | mikanews – Disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi persoalan serius yang perlu segera dibenahi. Tumpang tindih kewenangan, ketidaksinkronan kebijakan, hingga lemahnya koordinasi antarlembaga dinilai berpotensi menghambat otonomi daerah dan melemahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Konsultasi Publik Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI bertema “Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmoni Hukum dan Menegaskan Peran Strategis Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Harmonisasi Nasional” di Kantor DPD RI Perwakilan DIY, Kamis (12/11/2026).
Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap persoalan pembentukan peraturan daerah (perda), sekaligus mempertegas pentingnya peran DPD RI dalam menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, GKR Hemas, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya menyeragamkan seluruh aturan di daerah.
Menurutnya, harmonisasi justru harus menjadi instrumen untuk memastikan otonomi daerah berjalan optimal tanpa mengabaikan kewenangan dan karakteristik masing-masing daerah.
“Harmonisasi bukan untuk menyeragamkan regulasi daerah. Harmonisasi justru diperlukan agar otonomi daerah dapat berjalan secara optimal,” tegas GKR Hemas.
Ia mengingatkan bahwa persoalan ketidaksinkronan regulasi tidak selalu bersumber dari pemerintah daerah. Karena itu, penyelesaian masalah harus dilakukan secara adil dengan tetap menghormati kewenangan daerah.
“Harmonisasi tanpa penghormatan terhadap daerah akan kehilangan makna otonomi. Sebaliknya, otonomi tanpa keselarasan hukum akan menghadapi ketidakpastian. Keduanya harus berjalan bersama,” ujarnya.
GKR Hemas juga menyoroti posisi strategis DPD RI melalui BULD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) maupun peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dengan jaringan perwakilan di 38 provinsi, DPD RI dinilai memiliki kedekatan dengan berbagai persoalan di daerah sekaligus kemampuan melihat persoalan regulasi dari perspektif nasional.
“Melalui DPD RI yang tersebar di 38 provinsi, BULD memiliki kedekatan dengan persoalan daerah sekaligus perspektif nasional untuk persoalan regulasi,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menyoroti lemahnya kualitas perencanaan dan pembentukan peraturan daerah.
Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan audit regulasi untuk memastikan setiap aturan benar-benar dibutuhkan masyarakat dan memiliki tujuan yang jelas.
Menurut Umbu, pembentukan perda masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Di antaranya, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang cenderung reaktif, dominasi rancangan perda yang hanya menjalankan delegasi peraturan di atasnya, serta penyusunan naskah akademik yang terkadang sekadar memenuhi persyaratan formal.
“Daerah perlu didorong untuk melakukan audit regulasi. Butuh benar-benar regulasi-regulasi itu atau hanya karena perintah peraturan perundang-undangan atau ingin membuat saja,” ungkap Umbu.
Ia juga mendorong penerapan standar mutu naskah akademik agar setiap rancangan perda memiliki landasan kajian yang kuat. Pelibatan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah juga dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Selain itu, Umbu mengusulkan penerapan konsep Omnibus Perda Tematik sebagai salah satu langkah untuk mengurangi tumpang tindih aturan di daerah.
Sementara itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, menilai persoalan disharmoni regulasi tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti kecenderungan pembentukan aturan yang terlalu formalistik. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan hiperregulasi, yakni keadaan ketika jumlah peraturan semakin banyak, tetapi justru menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaannya.
Benediktus menekankan perlunya kejelasan pengaturan mengenai hubungan kewenangan pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan Pasal 18A UUD 1945.
“Kalau saya coba tentang pelaksanaan Pasal 18A ini, belum ada satu pun hukum acara yang mengatur tentang hubungan pusat dan daerah,” paparnya.
Ketua BULD DPD RI, Stefanus B.A.N. Liow, menegaskan bahwa berbagai masukan dari akademisi, pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi akar persoalan regulasi daerah.
Ia menyebut, hasil berbagai forum konsultasi menunjukkan bahwa persoalan regulasi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sejumlah persoalan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Dari berbagai forum yang telah dilakukan, kami menemukan bahwa persoalan regulasi daerah bukanlah persoalan yang berdiri sendiri,” ujarnya.
Wakil Ketua I BULD DPD RI, Martin Billa, dalam penyampaian kesimpulan menegaskan bahwa pembenahan harmonisasi regulasi harus dilakukan secara menyeluruh. Persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui perbaikan teknis penyusunan peraturan, tetapi membutuhkan pembenahan pada aspek struktural dan hubungan antar lembaga.
“Harmonisasi regulasi adalah persoalan struktural, bukan sekadar teknis,” tegas Martin Billa.
Ia menekankan bahwa keberhasilan harmonisasi regulasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikatornya bukan sekadar banyaknya aturan yang berhasil diselaraskan, melainkan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan semakin kuatnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Konsultasi publik tersebut turut dihadiri sejumlah akademisi, perwakilan pemerintah daerah, DPRD kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya yang memberikan masukan terkait persoalan pembentukan dan pelaksanaan regulasi daerah.
Dari hasil diskusi, teridentifikasi bahwa disharmoni regulasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketidakselarasan aturan nasional, pembagian kewenangan yang menimbulkan multitafsir, hingga perubahan kebijakan sektoral yang terus berlangsung.
Karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Diperlukan koordinasi dan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan DPD RI.
Penguatan peran BULD DPD RI pun menjadi penting untuk mendorong harmonisasi hukum yang lebih terarah, menjaga keseimbangan kewenangan pusat dan daerah, serta memastikan setiap regulasi benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)
