Padang Pariaman, Mikanews.id | Pembangunan TK Mutiara di kawasan Paingan, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, yang menggunakan anggaran sebesar Rp550 juta, kini menjadi sorotan warga karena posisi bangunan diduga berdiri terlalu dekat dengan badan jalan dan dinilai tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.
Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, bangunan sekolah ini terlihat berdiri sangat berdekatan dengan jalur kendaraan.
Pagar pembatas dan akses masuk terlihat menyempitkan ruang jalan yang tersedia.
Kondisi ini membuat lebar jalan menjadi sempit, sehingga rawan menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan, terutama saat kendaraan berpapasan.
Situasi di lapangan memunculkan pertanyaan penting: apakah batas bangunan telah mengikuti garis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan?
Jika bangunan, pagar, maupun akses masuk berada di luar batas lahan yang disepakati, maka hal ini perlu ditinjau kembali.
Apalagi lokasinya berada di jalur yang dilalui warga sehari-hari.
Dengan nilai anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah dari dana publik, masyarakat berhak memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana.
Mutu pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, dan batas lahan pembangunan harus diperiksa secara teliti.
“Sekolah seharusnya menjadi kebanggaan warga, bukan justru menyulitkan akses dan membahayakan pengguna jalan. Kalau memang melanggar batas jalan, harus segera ditertibkan,” ujar salah satu warga setempat.
Warga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, bersama instansi yang menangani jalan dan tata ruang, untuk segera turun ke lokasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Pihak pelaksana pembangunan dan konsultan pengawas juga diminta menjelaskan realisasi anggaran, kemajuan fisik, serta kendala yang dihadapi selama pekerjaan.
Keterbukaan informasi sangat diperlukan agar publik dapat memahami keadaan yang sebenarnya.
Media akan terus memantau perkembangan ini hingga ditemukan solusi yang adil dan transparan bagi kepentingan masyarakat luas.
Pintu klarifikasi dan penjelasan (hak jawab) dari semua pihak terkait tetap terbuka lebar.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan senantiasa terbuka terhadap koreksi serta data resmi yang akan dirilis instansi berwenang.
(Een)





