BerandaNASIONALBupati Pasaman Ancam SP3 Kepala OPD, TPP Dipotong hingga Jabatan Dicopot

Bupati Pasaman Ancam SP3 Kepala OPD, TPP Dipotong hingga Jabatan Dicopot

Pasaman | Mikanews.id, Bupati Pasaman Welly Suhery kecewa terhadap minimnya dukungan OPD dan pemerintah nagari dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Kepala OPD yang tidak menunjukkan kinerja maksimal juga diancam SP3, pengurangan tunjangan hingga pencopotan jabatan.

Penegasan itu disampaikan Welly dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026, Rabu (17/11/2026), yang diikuti OPD, kecamatan hingga pemerintah nagari.

Dalam evaluasi tersebut, Welly menilai dukungan sejumlah nagari terhadap program Pemkab Pasaman masih belum optimal.

Sebagian wali nagari dinilai hanya menjalankan rutinitas tanpa menunjukkan partisipasi nyata dalam mendukung program daerah.

Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan job fair atau bursa kerja. Kegiatan tersebut belum berjalan maksimal karena minimnya partisipasi pemerintah nagari, meskipun Dinas Ketenagakerjaan telah menyampaikan surat kepada masing-masing nagari.

“Ini tidak dijadikan hal penting, sehingga saya meragukan apakah pemerintah nagari betul-betul mendukung pemerintahan Pemkab Pasaman,” tegas Welly.

Ia mengingatkan, pemerintah nagari tidak hanya menjalankan urusan administrasi, tetapi juga harus berperan aktif mendukung pembangunan kabupaten.

Keberhasilan program daerah membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

Selain nagari, Bupati juga menyoroti kinerja seluruh OPD. Kepala OPD yang tidak mampu mencapai target kerja terancam menerima SP3, yang dapat berdampak terhadap tunjangan hingga pencopotan jabatan.

Welly meminta seluruh pekerjaan dan program OPD dituntaskan 100 persen pada akhir November ini. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasinya, memastikan pengawasan berjalan, serta menyelesaikan kegiatan sesuai target dan ketentuan.

“Kepada seluruh OPD, saya minta komitmen dan pertanggungjawaban penuh. Setiap kepala OPD harus menguasai kondisi organisasi masing-masing dan memastikan pengendalian berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut akan menjadi bahan penilaian kinerja masing-masing OPD.

Kepala OPD diminta segera menuntaskan pekerjaan yang belum selesai dan memastikan seluruh program berjalan optimal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tegaskan, tuntaskan seluruh pekerjaan tahun anggaran 2026 secara optimal, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

SP3 juga dapat berdampak terhadap karier ASN. Sanksi tersebut menjadi dasar evaluasi kepegawaian, termasuk mutasi, demosi, pencopotan jabatan, serta pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Riwayat teguran juga dapat memengaruhi pejabat saat mengikuti seleksi jabatan di masa mendatang.

Bupati berharap OPD, kecamatan dan pemerintah nagari memiliki komitmen yang sama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pasaman. (St.M)

Google News

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini