SUMATERA BARAT, Mikanews.id – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat (Sumbar) menyerukan persatuan seluruh elemen buruh dan pekerja dalam mengawal pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 (19/11/2026).
Melalui seruan aksi Brigade DPD KSPSI Sumbar, organisasi pekerja tersebut mengajak seluruh jajaran pengurus, anggota, serta kalangan buruh untuk bersama-sama memperjuangkan kenaikan upah sebesar 9,5 persen.
Seruan tersebut disampaikan menjelang agenda pembahasan pengupahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat pada Rabu, 18 November 2026.
Ketua DPD KSPSI Sumatera Barat, Ruli Eka Pratama, mengajak seluruh buruh di Sumatera Barat untuk bangun dan bangkit menyuarakan hak-hak mereka.
Menurut Ruli, perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak dan kesejahteraan pekerja membutuhkan persatuan serta keberanian seluruh elemen buruh untuk menyampaikan aspirasi.
Ia mengajak kaum pekerja agar tidak tinggal diam ketika hak dan kesejahteraan mereka menjadi persoalan.
“Saya mengajak seluruh buruh di Sumatera Barat untuk bangun dan bangkit, bersama-sama menyuarakan hak-hak kita. Perjuangan untuk mendapatkan upah yang layak dan kesejahteraan pekerja membutuhkan persatuan dan keberanian seluruh elemen buruh,” demikian inti seruan Ruli Eka Pratama.
KSPSI menilai bahwa persoalan pengupahan merupakan hal mendasar yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan daya beli pekerja. Karena itu, penetapan upah minimum tahun 2027 diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dunia usaha, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kelayakan hidup kaum buruh.
Dalam seruannya, KSPSI juga menyampaikan kritik terhadap pihak-pihak yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan pekerja dalam proses pembahasan kebijakan pengupahan.
Selain itu, KSPSI Sumbar mengajak seluruh elemen pekerja, termasuk kalangan perempuan, untuk turut mengambil bagian dalam perjuangan mewujudkan kebijakan pengupahan yang lebih adil.
Bagi KSPSI, perjuangan kenaikan upah bukan semata-mata tentang angka persentase, melainkan menyangkut keadilan, perlindungan hak pekerja, dan kesejahteraan keluarga buruh.
Melalui gerakan tersebut, KSPSI Sumbar berharap pembahasan UMP dan UMSP 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang lebih berkeadilan.
Bersatu dalam perjuangan, bergerak untuk upah yang berkeadilan. (Roland Mangkuto Sutan)





