Jakarta | mikanews.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi anggaran untuk program yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.
Menurutnya, belanja daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rakernas tersebut mengusung tema “Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan”.
“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” katanya.
Selain memastikan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, Tomsi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia menyoroti kondisi kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah.
Karena itu, Pemda perlu bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah berdasarkan potensi dan target yang realistis.
“Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” terangnya.
Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan secara cermat. Dalam hal ini, Sekda perlu memastikan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dampak yang terukur.
Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, perlu dievaluasi untuk kemudian dicoret atau diganti. Ia berharap para Sekda turut mengawal proses tersebut.
Menurutnya, proses evaluasi tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya dapat mendorong perubahan orientasi belanja daerah. Belanja tidak lagi sekadar diarahkan untuk merealisasikan anggaran, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan masyarakat dengan indikator output dan outcome yang terukur.
“Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala,” ungkapnya.
Tomsi menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas. Ia kembali mengingatkan agar Pemda tetap memusatkan perhatian pada program-program strategis nasional.
Selain itu, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja Pemda. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah (pemda), ya, evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia,” pungkasnya. (rel/gmz)





