JAKARTA | mikanews – Kekayaan alam yang melimpah dan investasi industri bernilai besar seharusnya menjadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Namun, besarnya aktivitas eksploitasi sumber daya alam dan percepatan hilirisasi belum otomatis menjamin masyarakat lokal menikmati manfaat ekonomi secara merata.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Lembaga perwakilan daerah itu menilai pengelolaan kekayaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan perusahaan.
Pemerataan manfaat ekonomi, pemenuhan hak daerah, serta keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Br Sitepu, menegaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan pembangunan daerah maupun pemulihan lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan.
Menurutnya, tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah melalui alokasi DBH. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam juga harus mengambil bagian dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
“Kalau kita melihat hanya dari DBH, alokasi, itu tentu tidak akan cukup untuk recovery untuk suatu hal, misalnya proses pertambangan, kemudian juga apakah multiplier effect itu terjadi? Jadi penghitungan hanya dari DBH pasti tidak akan cukup,” ujar Badikenita dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang lebih luas terhadap daerah tempat mereka menjalankan kegiatan usaha. Kewajiban korporasi tidak semestinya berhenti pada kegiatan produksi dan pembayaran kewajiban kepada negara.
Kontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan wilayah juga perlu menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah penghasil.
Badikenita juga menyoroti pentingnya memastikan hilirisasi benar-benar membuka peluang ekonomi bagi tenaga kerja lokal. Kehadiran industri pengolahan sumber daya alam harus diikuti peningkatan kesempatan kerja, transfer teknologi, serta kesempatan bagi masyarakat setempat untuk menduduki posisi strategis di perusahaan.
Menurutnya, kegiatan industri tidak boleh berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan sektor ekonomi masyarakat. Sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu memperoleh ruang untuk berkembang melalui aktivitas industri tersebut.
Keterhubungan antarsektor ekonomi dinilai penting agar perputaran uang tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga menjangkau pelaku usaha dan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Di sisi lain, persoalan kepastian pembayaran DBH kepada daerah penghasil juga menjadi sorotan. Wakil Ketua Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, mengungkapkan masih terdapat hak daerah dari tahun 2024 yang belum dibayarkan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena DBH merupakan salah satu sumber penerimaan yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak DBH dari 2024 yang belum dibayar. Itulah daerah, yang menjadi hak mereka juga masih diutang. DPD RI akan terus memperhatikan persoalan tersebut agar pembayaran DBH tidak berlarut-larut dan daerah memiliki keleluasaan untuk menggerakkan pembangunan,” kata Angelius.
Ia menilai transparansi dalam penghitungan dan pembayaran DBH perlu menjadi perhatian serius. Kepastian penerimaan daerah sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan hak keuangan yang seharusnya diterima.
Angelius juga mengingatkan bahwa potensi kekayaan alam Indonesia tidak hanya berasal dari pertambangan, mineral, dan gas bumi. Sumber daya perikanan, kawasan savana, hingga energi matahari merupakan potensi lain yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Karena itu, pengembangan ekonomi daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tidak seharusnya hanya bertumpu pada sektor tertentu, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan potensi ekonomi lainnya.
Keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat juga menjadi perhatian penting. Angelius menegaskan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah pengelolaan sumber daya alam harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan tanah dan ruang hidup mereka.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyoroti perlunya peninjauan kembali formulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DBH. Menurutnya, kebijakan penerimaan negara tersebut perlu memberikan kepastian yang lebih baik bagi daerah penghasil agar pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan secara terukur.
Anwar juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendukung hilirisasi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas dan dapat diterapkan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk memastikan masyarakat setempat memperoleh kesempatan dan manfaat dari aktivitas industri yang berlangsung di wilayahnya.
Persoalan pemerataan manfaat kekayaan alam tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam tidak cukup diukur dari besarnya investasi, peningkatan produksi, ataupun berkembangnya industri hilir.
Kepastian penerimaan daerah, tanggung jawab perusahaan, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta perlindungan hak masyarakat adat menjadi bagian penting agar kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat bagi daerah penghasil.
DPD RI menyoroti perlunya pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya menghasilkan penerimaan bagi negara dan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. (Red)





