Mikanews.id – Jakarta, Persoalan anak putus sekolah di Jawa Barat menjadi sorotan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. Ia mendesak Presiden RI Prabowo Subianto agar segera memerintahkan jajaran pemerintah melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi pendidikan dan penyebab banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah di provinsi tersebut.
Sutan Nasomal mengungkapkan, berdasarkan rekam jejak digital dan pengaduan masyarakat yang diterimanya, terdapat klaim sekitar 508.000 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus bertambah apabila persoalan yang menjadi penyebabnya tidak segera ditangani.
Pernyataan itu disampaikan Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan daring, melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, persoalan anak putus sekolah tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Pemerintah harus mengetahui penyebabnya secara langsung, termasuk kemungkinan kesulitan ekonomi keluarga, ketidakmampuan membeli perlengkapan sekolah, serta berbagai hambatan lainnya.
“Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subianto harus memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jajaran pemerintah perlu turun langsung melihat kondisi anak-anak yang putus sekolah di Jawa Barat, mencari tahu penyebabnya, dan memastikan solusi yang tepat,” tegasnya.
Anggaran Daerah Harus Berpihak kepada Pendidikan
Sutan Nasomal juga menyoroti penggunaan anggaran pemerintah daerah. Ia meminta agar belanja daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Ia mengkritik penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dinilainya lebih mengutamakan pencitraan daripada manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu hal yang disorotnya adalah pembangunan berbagai hiasan atau gapura bambu.
Menurutnya, ketika masih banyak keluarga menghadapi kesulitan ekonomi dan anak-anak terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas belanja.
“Anggaran daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. Anak-anak yang tidak mampu membeli seragam sekolah harus mendapatkan bantuan. Jangan sampai kebutuhan pendidikan terabaikan, sementara anggaran digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak mendesak,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi kembali program dan penggunaan anggaran yang dinilai kurang memberikan manfaat langsung. Anggaran yang memungkinkan untuk dialihkan, menurutnya, sebaiknya diprioritaskan bagi bantuan pendidikan, termasuk seragam dan kebutuhan sekolah lainnya.
Presiden Diminta Evaluasi Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Sutan Nasomal meminta Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar persoalan pendidikan tersebut segera ditindaklanjuti.
Ia menilai pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan orang tua, serta memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah anak yang tidak bersekolah, faktor penyebab, serta bentuk bantuan yang paling dibutuhkan.
Dengan data yang jelas, penanganan anak putus sekolah dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi program administratif.
Soroti Dugaan Pungutan Seragam Sekolah Negeri
Selain persoalan anggaran, Sutan Nasomal juga menyoroti dugaan adanya pihak sekolah negeri yang meminta atau memaksa siswa membeli seragam dengan biaya yang memberatkan orang tua.
Ia meminta pemerintah menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan pungutan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi tempat terjadinya praktik yang membebani siswa dan orang tua. Jika ditemukan kepala sekolah atau pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas,” katanya.
Ia juga mendorong orang tua agar berani menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan pemaksaan pembayaran seragam atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Namun, setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan agar persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.
Gotong Royong Selamatkan Masa Depan Anak
Sutan Nasomal menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keberlangsungan pendidikan anak bukan hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk saling membantu agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, semangat gotong royong dalam membantu anak memperoleh pendidikan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masa depan bangsa.
Ia berharap tidak ada lagi anak yang harus meninggalkan bangku sekolah hanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.
“Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan hebat apabila anak-anaknya memperoleh pendidikan yang baik. Mereka adalah generasi yang kelak membangun, membesarkan, dan mengharumkan nama bangsa,” tutupnya.
Sumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).





