BerandaNASIONAL25 Tahun Otsus Papua, Kemiskinan Ekstrem Belum Tuntas! Filep Wamafma Desak Pemerintah...

25 Tahun Otsus Papua, Kemiskinan Ekstrem Belum Tuntas! Filep Wamafma Desak Pemerintah Evaluasi Total Kebijakan

PAPUA | mikanews – Dua puluh lima tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak 2001 belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kemiskinan ekstrem, keterbatasan pelayanan dasar, dan kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan serius.

Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma. Ia mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan Otsus, terutama dalam memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua (OAP).

Anggota DPD RI asal Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD RI itu menilai, perjalanan Otsus selama seperempat abad harus menjadi momentum untuk mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran yang telah dikucurkan.

Menurut Filep, Otsus sejak awal dirancang sebagai kebijakan afirmatif untuk mempercepat pembangunan Papua, meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak-hak dasar orang asli Papua, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Namun, keberadaan dana Otsus, regulasi khusus, dan berbagai kelembagaan afirmatif belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan.

“Hemat kami, keberadaan dana Otsus, berbagai regulasi khusus, dan kelembagaan afirmatif belum dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh masyarakat Papua telah memperoleh manfaat pembangunan secara merata,” ujar Filep, Jumat (20/11/2026).

Ia menegaskan, setelah 25 tahun Otsus berjalan, masih banyak masyarakat asli Papua yang menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pendidikan layak, mengakses pelayanan kesehatan, mendapatkan air bersih, hingga memanfaatkan peluang ekonomi.

“Setelah 25 tahun Otonomi Khusus, pertanyaan mendasar merujuk pada masih banyaknya masyarakat asli Papua yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, kesulitan memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, air bersih, dan akses ekonomi. Otsus harus berdampak pada perubahan kehidupan masyarakat, bukan sekadar besarnya distribusi anggaran,” tegasnya.

Filep juga menyoroti ketimpangan pembangunan di Papua yang dinilainya menjadi paradoks besar. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam berupa pertambangan, gas alam, kehutanan, perikanan, dan berbagai potensi ekonomi lainnya. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurutnya, persoalan kemiskinan Papua tidak bisa hanya dilihat dari rendahnya pendapatan masyarakat. Ada persoalan struktural yang harus diselesaikan, mulai dari keterbatasan akses terhadap tanah dan sumber daya alam, keterisolasian wilayah, kualitas pelayanan publik, hingga minimnya kesempatan masyarakat adat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

“Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Maka kekayaan alam itu harus menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat adat Papua, terutama mereka yang hidup di kampung-kampung,” katanya.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris MPR RI For Papua, Filep turut meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan dana Otsus secara terbuka dan terukur.

Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup efektivitas program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, penyediaan perumahan layak, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Ia meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan laporan penyerapan anggaran, tetapi juga menunjukkan hasil konkret yang dapat dirasakan masyarakat.

Di antaranya, jumlah rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem, jumlah kampung yang telah mendapatkan akses air bersih, jumlah anak Papua yang berhasil menyelesaikan pendidikan, serta jangkauan pelayanan kesehatan hingga wilayah terpencil.

“Otsus harus berhasil mengubah kehidupan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah dana Otsus memberikan manfaat yang terukur bagi orang asli Papua,” tegas Filep.

Ia juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan fiskal, termasuk alokasi transfer ke daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, harus memperhitungkan kebutuhan pembangunan Papua. Kesinambungan program pengentasan kemiskinan tidak boleh diabaikan dalam setiap perubahan kebijakan anggaran.

Filep menegaskan, persoalan kemiskinan di Papua bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut keadilan sosial dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat.

Ia merujuk Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan prinsip pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2021 harus menjadi instrumen yang benar-benar memperkuat perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua.

“Kemiskinan ekstrem bukan hanya persoalan statistik pembangunan. Ini menyangkut martabat manusia, keadilan sosial, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Karena itu, Otsus harus hadir sebagai solusi nyata,” ujarnya.

Sorotan terhadap persoalan kemiskinan juga terlihat dari data Papua Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam keterangannya, tingkat kemiskinan Papua Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 18,68 persen atau sekitar 98.460 jiwa.

Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025 yang mencapai 19,58 persen. Meski mengalami penurunan, persentase tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih membutuhkan penanganan serius.

Ketimpangan juga terlihat di sejumlah kabupaten. Data BPS Maret 2025 yang disampaikan Filep mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar 30,88 persen, Teluk Wondama 27,57 persen, dan Manokwari Selatan 26,52 persen.

Menurut Filep, angka tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan afirmasi yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kampung, masyarakat adat, petani, nelayan, dan keluarga berpenghasilan rendah.

Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan indikator kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem. Keduanya harus diukur secara tepat agar evaluasi program pemerintah tidak keliru dalam menentukan sasaran maupun keberhasilannya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan Otsus ke depan, Filep mengusulkan lima agenda strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Pertama, melakukan audit evaluatif terhadap dampak penggunaan dana Otsus selama 25 tahun, terutama kontribusinya terhadap penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Kedua, menyusun peta kemiskinan ekstrem berbasis kampung dan rumah tangga dengan menggunakan data terintegrasi yang dapat diverifikasi.

Ketiga, memperkuat ekonomi masyarakat adat melalui perlindungan tanah ulayat, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, pemberdayaan UMKM, serta perluasan akses pasar.

Keempat, menjamin pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, dan infrastruktur dasar, terutama di wilayah terpencil.

Kelima, menetapkan indikator kinerja Otsus yang transparan dan terukur, termasuk target penurunan angka kemiskinan ekstrem setiap tahun.

Filep menilai masa depan Otsus tidak boleh hanya berorientasi pada keberlanjutan anggaran dan kelembagaan. Kebijakan tersebut harus mampu membangun kemandirian ekonomi serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Papua.

Ia berharap pemerintah menjadikan kesejahteraan masyarakat asli Papua sebagai ukuran utama keberhasilan Otsus. Tanpa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, besarnya anggaran dan panjangnya perjalanan kebijakan tersebut belum cukup untuk membuktikan keberhasilannya.

“Kita tidak berharap Otonomi Khusus terus diperpanjang, anggaran terus dibelanjakan, kelembagaan terus dibentuk, tetapi masyarakat Papua masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar. Ukuran keberhasilan Otsus adalah ketika masyarakat Papua mampu hidup sejahtera, memperoleh pendidikan, menikmati pelayanan kesehatan, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” tutup Filep.

Desakan evaluasi ini menjadi pengingat bahwa 25 tahun Otsus Papua harus menghasilkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Kekayaan alam, anggaran pembangunan, dan kebijakan afirmatif semestinya menjadi kekuatan untuk menghapus kemiskinan, memperkecil kesenjangan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua secara lebih merata. (Red)

Google News

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini