Padang, mikanews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat, tetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258. Angka ini naik sekitar Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 ini, sebesar Rp3.182.955.
Penetapan besaran UMP, tertuang dalam Keputusan Gubernur (SK) Sumatera Barat Nomor 562-698-2026, ditandatangani Gubernur, Mahyeldi Ansharullah. Kebijakan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027 depan. Penetapan ini, merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak dan pantas.
“Penetapan UMP ini dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha, agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11).
Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Sumatera Barat, Firdaus Firman jelaskan, penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Sumatera Barat pada Rabu (18/11) lalu. Rapat itu, melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan akademisi.
Pada kesempatan itu, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan. Di antaranya tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen (c-to-c) dan penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
Selain UMP, Dewan Pengupahan Sumatera Barat, juga sepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilai tersebut lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP di tahun 2026.
Rekomendasi UMSP, ulasnya, ditujukan bagi empat sektor usaha, yakni Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” terangnya.
Dengan penetapan tersebut, Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan Tahun 2027 dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat. (rel/gmz)





