JAKARTA | mikanews – Kongres Bersama 200 Ekonom Heterodoks dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Forum yang diinisiasi Prof. Yudhie Haryono ini membawa agenda besar: membongkar dominasi pemikiran ekonomi konvensional sekaligus menawarkan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih berpihak kepada rakyat.
Kongres tersebut menjadi momentum konsolidasi para ekonom yang memiliki pandangan kritis terhadap sistem ekonomi arus utama. Mereka ingin menguji kembali fondasi kebijakan ekonomi nasional yang selama ini dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan, kepentingan pasar, dan konsentrasi kekuatan modal dibandingkan pemerataan kesejahteraan.
Dalam pernyataan pengantarnya, Prof. Yudhie Haryono menyoroti tiga mitos ekonomi yang menurutnya telah lama mendominasi pendidikan dan praktik kebijakan ekonomi Indonesia.
Pertama, anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis menciptakan kemakmuran. Menurut Yudhie, kenaikan produk domestik bruto (PDB) tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Ia mempertanyakan siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi, sektor mana yang berkembang, serta kelompok masyarakat mana yang memperoleh manfaat paling besar.
Menurut pandangannya, pertumbuhan yang terkonsentrasi pada konglomerasi dan kelompok oligarki tidak dapat disamakan dengan kemakmuran rakyat secara luas.
Kedua, anggapan bahwa pasar bekerja secara netral dan bebas. Yudhie menilai kenyataan ekonomi justru memperlihatkan bahwa kekuatan modal dan posisi tawar sangat menentukan siapa yang mampu mengendalikan pasar.
Ia mencontohkan kebijakan tarif Amerika Serikat serta pengaruh lembaga keuangan internasional terhadap kebijakan anggaran negara melalui mekanisme utang.
Dalam pandangan Yudhie, mekanisme pasar tanpa perlindungan dan regulasi yang adil berpotensi memperlebar ketimpangan. Kelompok bermodal besar memiliki ruang gerak lebih luas, sementara pelaku ekonomi kecil harus menghadapi persaingan yang tidak seimbang.
Ketiga, anggapan bahwa utang selalu identik dengan pembangunan. Yudhie secara tegas mengkritik ketergantungan terhadap utang luar negeri yang dinilainya dapat membatasi kemandirian kebijakan ekonomi nasional.
Ia menyoroti beban bunga utang yang disebut mencapai Rp650 triliun per tahun. Menurutnya, beban tersebut menjadi persoalan serius ketika kebutuhan pembiayaan pendidikan, pangan, dan kesehatan masyarakat masih membutuhkan perhatian besar.
Kritik terhadap Struktur Ekonomi Nasional
Selain membongkar mitos pertumbuhan, pasar bebas, dan utang, kongres ini juga mengangkat persoalan struktur ekonomi Indonesia yang menurut Yudhie masih menyimpan karakter kolonial dan neokolonial.
Ia menilai persoalan mendasar bukan sekadar pergantian kebijakan atau pergantian pemerintahan, melainkan struktur penguasaan sumber daya ekonomi yang dinilai belum memberikan ruang cukup besar bagi kepentingan nasional dan masyarakat luas.
Dalam pemetaannya, penguasaan sektor hulu ekonomi, seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, serta perbankan, dinilai masih menghadapi persoalan dominasi kepentingan modal besar dan kekuatan eksternal.
Sementara itu, sektor ekonomi menengah disebut banyak dipengaruhi konglomerasi dan kelompok usaha yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Di sektor hilir, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi dinilai belum memperoleh perlindungan dan dukungan yang memadai untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan besar maupun korporasi global.
Yudhie menggambarkan kondisi tersebut sebagai ketimpangan kekuatan dalam penguasaan modal, teknologi, model bisnis, dan akses terhadap kebijakan ekonomi.
Sebelas Persoalan yang Membebani Rakyat
Dalam pernyataannya, Yudhie merangkum dampak persoalan ekonomi nasional ke dalam istilah 11-K, yakni kemiskinan, ketimpangan, kebodohan, kesenjangan, kesakitan, kesempitan, kekacauan, keterbelahan, ketersesatan, kekalahan, dan kepasrahan.
Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang menurutnya masih membebani kehidupan masyarakat.
Ia juga mengkritik orientasi kebijakan ekonomi yang dinilai lebih menitikberatkan stabilitas indikator makroekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, dan peringkat kredit, dibandingkan perlindungan langsung terhadap kelompok masyarakat rentan.
Dalam kritik kelembagaannya, Yudhie menyoroti tiga institusi, yakni Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Ketiganya disebut sebagai lembaga penting yang memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional.
Namun, pandangan tersebut merupakan kritik politik-ekonomi yang disampaikan Yudhie dan menjadi salah satu gagasan yang perlu diperdebatkan secara terbuka dalam forum kongres.
Siapa yang Diuntungkan dari Kebijakan Ekonomi?
Persoalan mengenai siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang menanggung beban menjadi salah satu pertanyaan utama yang ingin diangkat dalam kongres tersebut.
Yudhie menilai kebijakan utang dan liberalisasi ekonomi perlu dievaluasi berdasarkan distribusi manfaat dan risikonya.
Menurutnya, pemegang surat berharga negara (SBN), bank, serta pengelola dana global dapat memperoleh keuntungan dari instrumen keuangan dan kebijakan pembiayaan negara.
Sebaliknya, masyarakat kecil dinilai berpotensi menanggung dampak melalui tekanan nilai tukar, biaya hidup, serta terbatasnya perlindungan ekonomi.
Ia juga menyoroti dampak liberalisasi terhadap petani, buruh, nelayan, dan UMKM. Kelompok tersebut dianggap menghadapi persaingan berat ketika harga dan distribusi kebutuhan strategis semakin dipengaruhi mekanisme pasar.
Karena itu, Yudhie mendorong perubahan orientasi pembangunan dari ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan dan kepentingan konglomerasi menuju sistem ekonomi yang menempatkan kesejahteraan seluruh rakyat sebagai tujuan utama.
Kongres 200 Ekonom Heterodoks Bawa Agenda Perubahan
Melalui Kongres Bersama 200 Ekonom Heterodoks, Prof. Yudhie Haryono mengajak para ekonom untuk membangun pemikiran alternatif dan melakukan evaluasi mendasar terhadap arah ekonomi Indonesia.
Agenda Kongres yang diusung tidak hanya menyangkut kritik terhadap kebijakan ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan yang disebut sebagai lima persoalan besar bangsa.
Gagasan tersebut menempatkan kemandirian ekonomi, keadilan distribusi, penguatan UMKM, perlindungan masyarakat kecil, serta penguasaan sumber daya nasional sebagai bagian penting dari perdebatan mengenai masa depan ekonomi Indonesia.
Kongres ini diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan dan konsolidasi pemikiran ekonomi yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dalam penutup pernyataannya, Yudhie mengajak para ekonom untuk memberikan kontribusi terbaik melalui ilmu pengetahuan, pemikiran, dan karya bagi bangsa.
Baginya, warisan terpenting seseorang bukan semata-mata kekayaan atau kedudukan, melainkan ilmu dan kontribusi yang dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan utama di balik penyelenggaraan kongres: membangun kembali orientasi ekonomi Indonesia agar tidak berhenti pada angka pertumbuhan, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Siaran pers mengenai agenda tersebut disampaikan oleh Setyo Wibowo, salah satu anggota penulis buku Mazhab Tebet: Menuju Ekopol Nusantara, dan diterima redaksi pada Selasa, 17 November 2026. (RAT/JE)





