Banten | Mikanews : Hari berdirinya Badan Permusyawaratan Desa Indonesia diwarnai dengan beberapa Deklarasi oleh Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia, (PABPDSI).
Pada acara Dies Natalis atau hari berdirinya BPD 7 Mei 2025 di Serang Banten, selain mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan Koperasi Merah Putih (KMP), juga diwarnai dengan deklarasi penting lainnya yakni, mendeklarasikan Gerakan Nasional Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Di mana tujuannya antara lain untuk mempercepat pembentukannya dan sekaligus menguatkan koperasi desa Merah Putih dalam mewujudkan desa yang sejahtera dan berkelanjutan.
Pada acara Dies Natalis BPD yang berlangsung di Plaza Aspirasi, Serang kamis, (07/05/2025) yang di hadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto dan pengurus pusat PABPDSI seperti, Ketua Umum PP PABPDSI, Ferry Rahadiansyah bersama perwakilan BPD se Indonesia, terlihat juga hadir, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati, Ketua Umum Desa Bersatu Asri Anas, Direktur Fasilitasi Lembaga Pemdes dan BPD Kemendagri, Zanaria, Kepala BPI, Mulyadin Malik, dan Dirjen PEIF, Tabrani.
Pada moment Dies Natalis tersebut, PABPDSI juga menobatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) RI, Yandri Susanto, sebagai Bapak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Indonesia.
Penobatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran BPD dalam pembangunan desa.
Menteri Yandri dalam sambutannya menyampaikan, rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan tersebut.
Yandri menegaskan kesiapannya, untuk berkolaborasi dengan seluruh BPD di Indonesia, terutama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
“Mari kita bersama-sama songsong Indonesia Emas 2045 dengan semangat membangun desa, membangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia!” tegasnya.
Menteri Yandri mengapresiasi langkah-langkah strategis PABPDSI ini, dan ia menyambut baik penetapan tanggal 7 Mei sebagai Hari BPD Indonesia.
Ia juga menjamin, Kementerian Desa akan mendukung penuh inisiatif ini dan memastikan gema positifnya berdampak pada pembangunan di tingkat desa.
Sementara pada kesempatan itu, PABPDSI juga menyampaikan salah satu usulan penting yakni, terkait peningkatan kesejahteraan anggota BPD.
Menteri Yandri menanggapi positif usulan PABPDSI tersebut, sebab menurutnya BPD dan Kepala Desa serta perangkat desa memiliki peran krusial sebagai ujung tombak pembangunan.
Sedangkan usulan terkait batas minimum penghasilan dan proporsi 80% Penghasilan Tetap (Siltap) Desa dan Tunjangan Kepala Desa akan dikaji secara intensif oleh lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM.
“Insyaallah, jika niat dan tujuannya baik, harapan Bapak Ibu PABPDSI akan tercapai berkat perjuangan untuk pembangunan desa,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI ini.
Menteri Yandri juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi antara BPD dan Kepala Desa untuk menciptakan desa yang bahagia.
Ia kembali menegaskan, sesuai Sidang Kabinet Paripurna, BPD-LAH YANG BERWENANG MENYELENGGARAKAN MUSDESUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.
Pada kesempatan itu, ketua Umum PP PABPDSI, Ferry Rahadiansyah menekankan, potensi besar Satgas Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat desa.
Ferry juga menyampaikan agar pemanfaatan organisasi PABPDSI dan BPD yang sudah ada di maksimalkan untuk pengawasan yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga tidak perlu membentuk satgas baru di tingkat pusat.
Dengan demikian, efisiensi anggaran dapat terwujud dan program pemerintah untuk memajukan koperasi desa dapat berjalan optimal.
“Dengan adanya Satgas Pengawasan Koperasi Desa Merah Putih ini, mari kita bersama-sama menguatkan koperasi desa dan membantu mewujudkan desa yang sejahtera dan berkelanjutan,” himbau Ferry mengakhiri. *Mika.
(Red)
