BerandaNASIONALBULD DPD RI Desak Reformasi Regulasi Pusat-Daerah, 2.741 Usulan Perda Hanya 34,11...

BULD DPD RI Desak Reformasi Regulasi Pusat-Daerah, 2.741 Usulan Perda Hanya 34,11 Persen Masuk Tahap Fasilitasi

JAKARTA | mikanews – Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menyoroti lambannya proses pembentukan peraturan daerah (Perda) di Indonesia. Dari 2.741 usulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) provinsi selama 2021–2025, hanya 935 usulan atau 34,11 persen yang mencapai tahap fasilitasi.

Data tersebut menjadi perhatian serius DPD RI karena menunjukkan masih adanya persoalan dalam ekosistem pembentukan regulasi daerah. Mulai dari tumpang tindih aturan, disharmoni kebijakan pusat dan daerah, proses birokrasi berlapis, hingga keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.

Melalui Dialog Nasional BULD DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), DPD RI mendorong reformasi regulasi agar pembentukan Perda lebih sederhana, selaras, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dialog nasional tersebut dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kegiatan ini mengangkat tema penguatan ekosistem regulasi pusat-daerah melalui sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum.

GKR Hemas menegaskan bahwa Perda memiliki peran strategis dalam menjalankan otonomi daerah. Namun, hasil pemantauan BULD masih menemukan berbagai persoalan yang menghambat efektivitas pembentukan regulasi.

Persoalan tersebut meliputi ketidakharmonisan peraturan, tumpang tindih kewenangan, pemeriksaan yang berulang, serta minimnya tenaga perancang regulasi di sejumlah daerah.

Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut dengan ungkapan tajam, yakni Perda yang dibuat untuk kepentingan masyarakat justru berpotensi tidak dapat dijalankan.

“Regulasi daerah sering kali berujung pada ironi: Perda yang lahir untuk mati,” ujar GKR Hemas, merujuk pada persoalan yang mengemuka dalam uji publik BULD di Nusa Tenggara Timur.

Menurut GKR Hemas, pembenahan harus dimulai sejak tahap perencanaan Propemperda. Proses pembentukan aturan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi harus memastikan setiap regulasi memiliki tujuan yang jelas dan dapat diterapkan.

Untuk memperkuat sistem tersebut, DPD RI melalui BULD telah mengusulkan lima titik perubahan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Usulan itu diarahkan untuk memperkuat tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan serta mengintegrasikan sistem informasi antarlembaga.

“Karena itu, melalui forum ini, mari bersinergi secara nyata. Mari kita pastikan setiap Perda yang kita lahirkan adalah Perda yang sahih, selaras, dan betul-betul efektif dalam menghidupkan kesejahteraan di daerah,” tegasnya.

Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow menilai persoalan pembentukan Perda tidak dapat diselesaikan secara parsial. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi hingga pelaksanaan, saling berkaitan dan membutuhkan koordinasi yang kuat.

Ia menekankan pentingnya mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi DPD RI tanpa menambah beban birokrasi pemerintah daerah.

“Forum ini tidak boleh berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi harus menghasilkan komitmen kelembagaan yang dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan Perda yang sahih, selaras, dan efektif dilaksanakan,” ujar Stefanus yang didampingi Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa dan Abdul Hakim.

Persoalan serupa juga disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath. Ia menyoroti mekanisme konsultasi rancangan Perda dengan kementerian terkait yang dinilai berpotensi memperpanjang proses pembentukan regulasi.

Menurut Abdullah, pemerintah daerah terkadang harus melakukan konsultasi dengan beberapa kementerian sekaligus untuk memastikan kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria sektoral.

Kondisi tersebut membutuhkan penyederhanaan agar proses pembentukan Perda tidak terhambat oleh prosedur yang berulang.

“Proses fasilitasi dan konsultasi perlu lebih sederhana dengan batas waktu yang jelas. Dukungan paling mendesak dari pusat bukan tambahan pengawasan, tetapi pendampingan dan penguatan kapasitas tenaga perancang di daerah,” kata Abdullah Vanath.

Dari kalangan pemerintah kabupaten, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi yang mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) turut menyampaikan sejumlah usulan.

APKASI mendorong penyelarasan pedoman antar kementerian, penyederhanaan proses harmonisasi, serta penguatan penyaluran aspirasi pemerintah daerah melalui DPD RI.

APKASI juga mendukung adanya kewajiban memberikan penjelasan tertulis paling lama 30 hari terhadap rekomendasi DPD RI yang belum diakomodasi. Mekanisme tersebut diharapkan memperkuat komunikasi antar lembaga tanpa menciptakan tahapan birokrasi baru.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang mewakili Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkapkan bahwa pemerintah kota masih menghadapi tantangan dalam menyusun regulasi.

Perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berlangsung cepat, birokrasi berlapis, serta keterbatasan tenaga perancang menjadi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian.

APEKSI mendorong penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar Perda yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari Kementerian Hukum, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti, menyampaikan bahwa evaluasi BULD dan berbagai masukan pemerintah daerah menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat kualitas pembentukan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ia menjelaskan bahwa proses pembentukan regulasi daerah tetap mengacu pada tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, termasuk proses harmonisasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Widyastuti juga memaparkan data bahwa selama 2025–2026 terdapat 26.179 rancangan Perda dan Perkada yang telah diharmonisasikan.

Proses tersebut didukung 1.139 tenaga perancang. Jumlah itu terdiri atas 651 perancang yang tersebar di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 488 perancang di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan tenaga perancang menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas regulasi di daerah.

“Kementerian Hukum sebagai instansi pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menghitung kebutuhan tenaga perancang, sehingga kualitas pembentukan regulasi daerah dapat semakin diperkuat,” jelas Widyastuti.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi penyelenggaraan Dialog Nasional BULD DPD RI. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk regulasi yang berkualitas.

Ribka menegaskan bahwa keberhasilan sebuah Perda tidak ditentukan oleh banyaknya aturan yang diterbitkan, melainkan oleh manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara bermakna sejak tahap perencanaan agar regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan di daerah.

“Kemendagri tidak ingin mempersulit daerah. Kami terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyederhanakan proses dan memperkuat ekosistem pembentukan Perda dan Perkada agar lebih efektif serta dapat dilaksanakan,” tegas Ribka.

Menutup dialog nasional, Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa menyampaikan sejumlah kesimpulan penting sebagai arah pembenahan regulasi pusat dan daerah.

Beberapa agenda yang menjadi perhatian meliputi reformasi ekosistem regulasi melalui revisi Perpres Nomor 87 Tahun 2014, penyederhanaan dan integrasi sistem harmonisasi satu pintu, penguatan kelembagaan serta pemenuhan tenaga perancang di daerah, hingga penyelesaian tumpang tindih kebijakan lintas kementerian dan sinkronisasi fiskal.

Marthin menegaskan bahwa hasil dialog harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret antarlembaga. Sinergi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih efektif dalam menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang kita bangun bukan sekadar kesepahaman, tetapi langkah bersama agar regulasi daerah semakin berkualitas, responsif, dan efektif dilaksanakan,” pungkas Marthin.

Dorongan reformasi yang disampaikan BULD DPD RI tersebut menegaskan pentingnya membangun sistem regulasi yang tidak hanya tertib secara hukum dan administrasi, tetapi juga mudah diterapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh daerah. (Red)

Google News

Related News

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini