Dua Tahun Perjalanan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto
Catatan 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 hingga 2026 hari ini diantaranya sektor kemandirian pangan , memperkuat perikanan nasional dan pengadaan kapal bari, penegaksn hukum, kemandirian energi (menghentikan impor solar) hingga 3 juta rumah yang telah tereakisasi 324.213 unit hunian subsidi dari rumah layak huni.
Dari indikator makro adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatsn realisasi investasi, penurunan tingkat kemiskinan serta terbukanya lebih luas penyerapan tenaga kerja.
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik). Andalan utama pemerintah bertumpu pada Bantuan Sosial dalam wijud Program Makan Bergizi Gratis, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Mengingat perangkat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cukup komplit — mulai koalisi partai yang super jumbo hingga Kabinet Merah Putih yang gemuk lengkap dengan wakil Menteri — sampai beberapa diantara yang ganda — begitu juga dengan lembaga atau badan khusus sampai Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan — sulit untuk tidak dikatakan tidak berhasil, karena sistem kerja pada masing-masing sektor dan bidang sudah ditangani secara khusus, kendati resikonya harus menanggung ongkos yang mahal.
Sejumlah badan khusus (lembaga non pemerintah) dimaksudkan untuk mendukung Program Prioritas Nasional.
Belum lagi tunjang dinas dalam bentuk fasilitas berupa kendaraan dinas, rumah jabatan dan jaminan kesehatan.
Batangkab, jika Wakil Menteri belum mampu menyediakan rumah akan mendapatkan komponsasi untuk perumahan sebesar Rp 35 juta per bulan.
Sedngkan jumlah Kementerian dari Kabinet Merah Putih terdiri dari 8 kementerian koordinator dan 41 kementerian.
Sampai dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto — 20 Oktober 2024 — 20 Oktober 2026 telah melakukan beberapa kali resuffle kabinet.
Pertama pada 19 Februari 2025 melantik Mendikisaitek, Prof. Brian Yulianto menggantikan Satryo Brodkonegoro serta melantik Kepala Badan dan Wakilnya BPKP, BPS dan Kepala BSSN.
Resuffle ke dua pada 8 Septrmber 2025 dengan memberhentikan 6 Menteri dan melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri, yaitu Kementetian Haji dan Umroh, Mnteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa.
Menteri Perlundungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala BP2 MI, Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi diganti oleh Ferry Joko Yulisntono, Wakil Menteri Haji dan Umroh.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dari Budi Gunawan kepada Syafrie Dyamsordin, Menteri Pemuda dan Olahraga.
Resuffle Kebinet ke 3 pada 17 September 2025, Djamari Chaniago menjabat Menko Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir nenjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Akfiansyah Noot dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Rohmat Narzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Farids Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi.
Lalu Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Nanik S Deyang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Ahmad Dofiri sebagai Penasrhat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisia.
Lantas Sarah Dadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Dony Oskaria menjabat Pelaksana Tugas Menteri BUMN
Dalam resiffleb kabinet babak ke 4 pada 27 April 2026, Jumhur Hidayat diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungsn Hidup.
Hanif Fausol Nurofiq menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Kemudian Didukung Abdurachman menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Muhammad Qodari menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dan dilantik juga Penasehat Khusus Presiden dan Kepala Lembaga Pemerintahan non Kemententrian.
Berikutnya, Hadan Nasbi nenjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Abdul Kadir Kading menjadi Kepala Badan Karantina Indonesia.
Kemudian resiffle kabinet yang ke 5 pada 14 September 2026 mengganti Menteri Keuangan dijabat oleh Suahasil Nazara.
Sedangkan resuffle ke 6 pada 1 Oktober 2026 sekalian menambah satu posisi menteri Koordinator dan satu Kepala Badan.
Sugiono menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Bahlil Lahadalia menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dan Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian, Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Suyudi Ario Seto menjadi Kepala Kepolisian Negara RI.
Lalu Drajad Hari Wibowo menjadi Wakil Koordinator Bidang Perekonomian. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan bersama Nurcholis Ibnu Amman.
Berikutnya Muhammad Soleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Muhammad Fadil Imran sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Pulau Jawa. Ananto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan.
Agustina Arumsari Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara RI. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI. dan Radyan Sam sebagai anggota Ombudsman. Pada 2 Oktober 2026 Presiden melantik, Dr. Syahganda Nainggolan ST. menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Fadli Try Hartono sebagai wakil.
Artinya dari seleksi yang terus menerus dilakukan Presiden, ada kesan mendalam untuk memperbaiki negeri ini, apalagi dengan koalusi besar tanpa oposisi dari bilik partai politik yang solid diatas 80 persen lebih berada dalam genggaman pemerintah, termasuk sejumlah aktivis kaum pergerakan yang duduk manis sambil ngopi nentampaikan nasehat, saran, pendapat dan usulannya secara langsung kepada Presiden di Istana negara kapan pun dianggap perlu dan sangat saat yang penting untuk disampaikan kepada Presiden.
Banten, 20 Oktober 2026
