PASAMAN BARAT | Mikanews.id — CSR bedah rumah Pasbar tembus Rp100 juta menjadi bukti nyata sinergi pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menekan kemiskinan ekstrem serta mempercepat penurunan stunting. Program ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan oleh PT Bakrie Pasaman Plantation kepada tiga warga di tiga kecamatan.
CSR bedah rumah Pasbar tembus Rp100 juta diserahkan di Silawai Timur, Kecamatan Sungai Beremas, Jumat (24/4). Tiga penerima manfaat yakni Gusnaldi (Sungai Beremas), Suhendar (Koto Balingka), dan Ilias (Sungai Aur).
Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp100.200.000, dengan masing-masing penerima memperoleh Rp33.400.000. Bantuan tidak hanya berupa renovasi rumah tidak layak huni menjadi layak, tetapi juga mencakup pembangunan sumber air bersih, sanitasi, sambungan listrik bersubsidi, hingga perlengkapan memasak seperti kompor, regulator, dan tabung gas.
Program ini merupakan bagian dari rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang terus diperkuat pemerintah daerah. Pada 2024, hanya satu unit RTLH yang ditangani. Namun pada 2025, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 14 unit dengan dukungan 11 perusahaan melalui dana CSR senilai Rp436 juta.
Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan dalam membantu masyarakat kurang mampu.
Baca juga: Pejabat BPN Dilaporkan ke Polda Sumbar: Dugaan Keterangan Palsu Picu 4 Warga jadi Tersangka
CSR bedah rumah Pasbar tembus Rp100 juta dinilai sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan. Data 2025 menunjukkan angka kemiskinan di Pasaman Barat turun menjadi 6,3 persen dari sebelumnya 7,0 persen, atau setara 31.680 jiwa.
Namun demikian, tantangan masih besar. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, terdapat 219.789 jiwa berada pada desil 1 hingga 4 yang menjadi sasaran program pengentasan kemiskinan.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari penetapan sasaran hingga efektivitas anggaran,” ujar Doddy.
Ia juga menyoroti keterkaitan erat antara kemiskinan dan stunting. Prevalensi stunting di Pasaman Barat pada 2025 tercatat 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita.
Menurutnya, 70 persen penyebab stunting berasal dari faktor non-kesehatan seperti sanitasi, pola asuh, akses pangan, dan layanan dasar. Karena itu, intervensi harus dilakukan lintas sektor.
Program CSR ini juga diarahkan untuk mendukung target pembangunan daerah, yakni menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,16 persen, menekan prevalensi stunting menjadi 11,52 persen, serta menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Anggota DPRD Pasaman Barat, Hamidi, turut mengapresiasi langkah perusahaan yang dinilai sangat membantu pemerintah, terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Manager PT Bakrie Pasaman Plantation, Ahmad Jari, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dilandasi keyakinan terhadap arah kebijakan pemerintah yang berbasis data dan transparansi.
Ia menyatakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan dukungan CSR ke depan setelah dilakukan evaluasi program agar dampaknya semakin maksimal bagi masyarakat.
Penyerahan bantuan ditandai dengan pemberian kunci rumah secara simbolis kepada penerima, dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar bantuan tersebut membawa manfaat berkelanjutan
