PASAMAN BARAT | Mikanews.id – Jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menghadiri Upacara Gabungan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut digelar di Halaman Kantor Bupati Pasaman Barat pada Senin (1/6/2026).
Kehadiran unsur pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat ini merupakan bagian dari unsur Forkopimda, bersama dengan para asisten, staf ahli, kepala OPD, organisasi wanita, serta pemangku kepentingan (stakeholders) daerah lainnya.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Pasaman Barat Yulianto membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Bagi lembaga legislatif, momentum kebangsaan ini menjadi landasan penting untuk memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat yang berlandaskan keadilan sosial.
Pancasila Sebagai Bintang Penuntun Menghadapi Tantangan Zaman
Dalam amanatnya, Bupati Yulianto menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila yang tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan belaka.
“Ini momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia,” ujar Yulianto.
Pancasila dinilai sukses menjadi bintang penuntun sekaligus jangkar moral bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global, disrupsi teknologi, hingga dinamika geopolitik. Nilai-nilai inilah yang menyatukan keberagaman suku dan etnis di Indonesia agar tetap kokoh dalam satu ikatan kebangsaan.
Selain itu, Bupati mengingatkan agar Pancasila dijadikan sebagai living ideology yang diimplementasikan langsung dalam tindakan nyata sehari-hari, termasuk dalam perumusan kebijakan publik.
DPRD Pasaman Barat Siap Jalankan Fungsi Pengawasan Berbasis Pancasila
Merespons arahan dalam upacara tersebut, DPRD Pasaman Barat selaku representasi masyarakat menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya roda pemerintahan agar selaras dengan nilai luhur Pancasila, khususnya sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Ada beberapa poin strategis yang menjadi fokus pengawasan legislatif ke depan:
-
Penyusunan Regulasi (Perda) yang Adil: Memastikan setiap Peraturan Daerah yang dilahirkan berpihak pada hak-hak masyarakat kecil dan memberikan manfaat yang merata tanpa diskriminasi.
-
Penganggaran APBD Berbasis Kebutuhan Publik: Mengawal alokasi anggaran daerah agar difokuskan pada pelayanan dasar, infrastruktur publik, dan pengentasan kemiskinan.
-
Menjaga Harmoni dan Persatuan: Mendukung penuh upaya pemerintah daerah dan aparat hukum dalam melawan intoleransi serta radikalisme yang dapat mengancam kedamaian di Pasaman Barat.
Upacara ditutup dengan pesan kuat dari Bupati untuk terus meneguhkan komitmen kebangsaan. “Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam persatuan, dan kokoh dalam nilai-nilai kemanusiaan. Selama darah Indonesia masih mengalir, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi anak bangsa,” pungkasnya.
(Aulia)
