BUKITTINGGI | Mikanews.id – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, secara terbuka mengusulkan agar Sumatera Barat ditetapkan sebagai daerah istimewa di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat Seminar Internasional bertajuk “Bridging Friendship: Strengthening Indonesia–Netherlands Diplomatic Ties via Bukittinggi–Amsterdam” di Bukittinggi, Sabtu malam (20/6/2026).
Seminar internasional itu menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan 100 Tahun Jam Gadang yang digelar Pemerintah Kota Bukittinggi.
Di hadapan Menteri Kebudayaan RI, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, serta para peserta seminar, Vasko menegaskan bahwa Sumatera Barat memiliki rekam jejak sejarah yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Menurut Vasko, kontribusi masyarakat dan tokoh-tokoh Sumbar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi dasar kuat untuk mengusulkan status daerah istimewa.
“Di depan Jam Gadang ini Pak Menteri, jika diperbolehkan, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengusulkan Sumatera Barat menjadi daerah istimewa di Indonesia ini. Mari sama-sama kita kawal Pak Menteri,” ujar Vasko.
Vasko menjelaskan, salah satu bukti nyata besarnya kontribusi Sumatera Barat dalam sejarah nasional adalah keberadaan Bukittinggi yang pernah menjadi pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa agresi militer Belanda.
Saat situasi negara berada dalam kondisi krusial, Bukittinggi menjadi pusat pemerintahan yang menjaga keberlangsungan Republik Indonesia.
“Kalau kita berbicara sejarah, kontribusi Sumatera Barat terhadap bangsa ini sangat besar. Bukittinggi bahkan pernah menjadi pusat pemerintahan negara pada masa yang sangat menentukan bagi keberlangsungan Republik Indonesia,” katanya.
Menurut Vasko, pemberian status daerah istimewa merupakan bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pendahulu Sumbar yang telah menjaga eksistensi negara di masa sulit.
Ia optimistis usulan tersebut dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat Sumatera Barat, baik di daerah maupun di tingkat nasional, memiliki komitmen yang sama untuk memperjuangkannya.
Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan dukungannya terhadap gagasan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa perjuangan menjadikan Sumbar sebagai daerah istimewa harus dilakukan secara serius dan melalui proses yang matang.
Fadli menilai Sumatera Barat memiliki landasan historis yang sangat kuat dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.
“Saya mendukung, tetapi harus serius. Menurut saya sangat pantas. Daerah yang pernah menjadi ibu kota negara tidak banyak. Selain Jakarta dan Yogyakarta, ada Bukittinggi,” ujar Fadli.
Fadli menambahkan, keberadaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah bangsa.
Menurutnya, pemerintahan darurat yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara berhasil menjaga eksistensi Indonesia ketika negara menghadapi ancaman serius akibat agresi militer Belanda.
“Bukittinggi menjadi ibu kota pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Itu masa yang sangat krusial dan sangat menentukan. Kalau tidak ada PDRI, tidak mungkin akan ada NKRI,” tegasnya.
Selain membahas hubungan diplomatik Indonesia-Belanda, seminar internasional tersebut juga menjadi forum untuk mendiskusikan sejarah, budaya, serta kontribusi Bukittinggi dan Sumatera Barat dalam perjalanan bangsa Indonesia.
