Pasaman Barat | Mikanews.id — Serapan anggaran OPD Pasaman Barat yang masih rendah menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program dan mendorong realisasi keuangan di atas 50 persen hingga September.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, saat mewakili Bupati Yulianto memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/9).
Rapat tersebut dihadiri staf ahli, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Dalam monev itu, setiap OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta berbagai kendala yang masih dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan.
Serapan Anggaran Sejumlah OPD Masih Rendah
Doddy secara terbuka mengakui bahwa realisasi anggaran sejumlah OPD masih rendah.
Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi kendala teknis, terutama dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana transfer dari pemerintah.
Karena itu, pekerjaan setiap OPD dievaluasi secara menyeluruh untuk melihat tingkat serapan anggaran dan capaian program hingga akhir tahun anggaran.
“Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan,” ujar Doddy.
Evaluasi tidak hanya melihat penggunaan APBD. Pembahasan juga mencakup realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan.
Sumber pendanaan yang dievaluasi meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), dan APBD.
OPD Diminta Jangan Buang Sisa Waktu
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Doddy meminta seluruh pimpinan OPD memanfaatkan sisa waktu secara maksimal.
Percepatan kegiatan dinilai penting untuk meningkatkan realisasi anggaran sekaligus memastikan program yang telah direncanakan dapat terlaksana.
Sekda juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Tidak hanya pelaksanaan kegiatan yang menjadi sorotan. Proses administrasi dan pengambilan keputusan juga diminta dipercepat.
Surat Keputusan Mendesak Jangan Sampai Tertahan
Doddy mengingatkan OPD agar tidak membiarkan pekerjaan terhambat hanya karena proses administrasi yang lambat.
Jika terdapat surat keputusan yang mendesak, OPD diminta segera mengomunikasikannya kepada pimpinan.
Komunikasi tersebut tetap harus dilakukan meskipun pimpinan sedang menjalankan tugas di luar daerah.
“Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat,” katanya.
Menurut Doddy, kecepatan dalam mengambil keputusan menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah tidak tersendat.
Data untuk Pemerintah Pusat Diminta Cepat
Selain mengejar realisasi anggaran, Sekda meminta seluruh OPD lebih responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Menurutnya, kecepatan dalam menyampaikan data berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.
Karena itu, OPD diminta tidak lambat ketika menerima permintaan data yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat ataupun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
ASN Diminta Bantu Publikasi Program Pemerintah
Dalam rapat tersebut, Doddy juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pasaman Barat mengikuti akun media sosial resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Akun yang disebutkan meliputi Facebook, Instagram, dan TikTok.
Menurut Doddy, keterlibatan ASN dalam mengikuti dan memperluas penyebaran informasi melalui kanal resmi pemerintah daerah dapat membantu masyarakat mengetahui program serta hasil kerja pemerintah.
“Tanpa publikasi, masyarakat maupun pemerintah pusat tidak akan mengetahui hasil kerja yang telah kita lakukan,” pungkasnya.
Melalui rapat monitoring dan evaluasi tersebut, Pemkab Pasaman Barat mendorong seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi.
Percepatan program, peningkatan serapan anggaran, optimalisasi PAD, penyelesaian administrasi, serta respons cepat terhadap permintaan data menjadi sejumlah pekerjaan yang harus segera dituntaskan hingga akhir tahun anggaran. (Aulia)
