Tanah Karo | Mikanews : Penanganan kasus keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kini memasuki tahap penyidikan.
Meski demikian, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kondisi ini disorot Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim, yang menegaskan proses hukum harus berjalan teliti, menyeluruh, dan transparan.
Kasus ini bermula pada 13 Agustus 2026 di Berastagi, Kabupaten Karo, di mana sedikitnya 361 siswa dari lima sekolah mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Dua di antaranya harus dirujuk hingga ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, guna mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Perkara secara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Polres Tanah Karo pada Jumat (11/9/2026).
Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim, saat dikonfirmasi Minggu (13/9/2026), menyatakan peningkatan status perkara ini seharusnya dibarengi arah yang lebih tegas mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya ketelitian:
“Penyidik wajib memastikan kecukupan alat bukti terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Konstruksi perkara harus dibangun secara utuh,” ujar Yusuf.
Lebih dari sekadar menunjuk siapa pelaku, lanjutnya, yang paling mendasar adalah menentukan unsur pidana apa yang terjadi:
apakah ini kelalaian, pelanggaran prosedur penyimpanan dan pengolahan makanan, atau kesalahan lain yang secara nyata membahayakan kesehatan dan nyawa ratusan anak-anak.
Publik kini menunggu kejelasan: makanan yang seharusnya menyehatkan justru membuat banyak penerima jatuh sakit.
Di tingkat nasional, kasus ini ikut memperluas sorotan atas pelaksanaan program MBG, di mana ribuan penerima manfaat di berbagai tempat dilaporkan mengalami keluhan serupa.
Pertanyaan mendasar yang mengemuka adalah:
siapa yang bertanggung jawab ketika makanan program negara justru diduga mencelakai warga?
Tahap penyidikan ini menjadi titik penentu agar seluruh fakta terungkap berdasarkan bukti yang sah.
Masyarakat berharap proses hukum tidak berhenti di tengah jalan, melainkan mampu menjangkau pihak-pihak yang benar-benar memiliki andil, sehingga keadilan dapat ditegakkan sekaligus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
(Rzd)
