Jakarta Utara | Mikanews –Â Ratusan warga miskin Tanjung Priuk dicoret dari Bansos, padahal belum mampu, hal ini diduga dari adanya Data Desil yang keliru.
Ridwan (45), seorang pengemudi ojek di Kelurahan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, baru saja merasakan dampak kesalahan data yang menyakitkan.
Saat ia hendak mengurus bantuan pendidikan anaknya, ia mendapat kabar mengecewakan: namanya tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
Alasannya, data sistem menempatkannya pada Desil 6–10 — kategori menengah hingga paling sejahtera — padahal kenyataannya ia masih harus berjuang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
Ridwan bukan satu-satunya. Setidaknya 1.700 warga di Kelurahan Tanjung Priuk telah mengajukan aduan serupa terkait ketidak akuratan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Warga yang seharusnya masuk kelompok prioritas justru dicoret dari daftar penerima bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, Program Keluarga Harapan, dan bantuan pangan, karena sistem menilai mereka sudah “sejahtera”.
“Saya intinya pengin buat anak dulu, biar anak sekolah dapat bantuan. Kalau sehari-hari masih cukup dari tarik ojek,” ungkap Ridwan dengan haru.
Ia kini berupaya memperbarui datanya agar dapat kembali masuk Desil 1–5, kelompok yang berhak menerima bantuan.
Menurut Lurah Tanjung Priuk, Data bukan kewenangan kelurahan, tapi pihaknya siap bantu memverifikasi.
Lurah Tanjung Priuk, Rio, mengakui adanya masalah ini dan menegaskan bahwa penetapan desil merupakan kewenangan pusat.
“Masalah ini bukan kewenangan kami, tetapi langsung dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
Meski demikian, pihak kelurahan telah membuka posko aduan dan mendorong warga yang terdampak untuk mengisi formulir disertai dokumen pendukung seperti KTP dan KK.
Data yang terkumpul akan diverifikasi di lapangan sebelum diteruskan ke DPR, Kementerian Sosial, BPS, bahkan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Masalah ini memicu gelombang protes. Sebelumnya, pada 17 September 2026, Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Sosial.
Ketua KWJK, Marlo Sitompul, menegaskan bahwa warga menolak data yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Tuntutan warga bukan sekadar perbaikan data individu, melainkan pembenahan sistem secara menyeluruh agar pendataan benar-benar mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
Warga berharap pemerintah serius menangani masalah ini, karena bantuan sosial bukan sekadar angka di layar komputer, melainkan harapan bagi mereka yang masih berjuang setiap hari.
(MAS)
