Jakarta | Mikanews : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas yang membahas langkah percepatan penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri, sebagai wujud nyata memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam arahan tersebut, Presiden memastikan penerapan pendidikan gratis mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah negeri, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Kebijakan ini mencakup sekitar 164 ribu sekolah negeri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjamin setiap anak berhak menempuh pendidikan tanpa hambatan biaya.
Pemerintah juga berkomitmen mewujudkan perguruan tinggi negeri yang bebas biaya kuliah, termasuk pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) maupun uang pangkal.
Rencana ini akan segera dipatangkan dalam kurun waktu 2 hingga 4 minggu ke depan, sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para calon mahasiswa dan keluarga mereka.
Sejalan dengan penguatan sistem pendidikan nasional, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap dunia pondok pesantren.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, telah dibentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah naungan Kementerian Agama — sebuah wadah khusus yang menangani urusan pembinaan dan pengembangan pesantren di seluruh Indonesia.
Langkah-langkah ini menegaskan tekad pemerintah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memastikan setiap jalur pendidikan — baik formal maupun pesantren — mendapat perhatian dan dukungan yang layak.
Pendidikan yang terjangkau dan berkualitas adalah hak setiap warga negara, dan kini semakin dekat untuk diwujudkan.
(Red)
