JAKARTA | mikanews – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan perencanaan pembangunan agar tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat menjadi pembicara kunci dalam acara Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026 di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Menurut Ribka, penghargaan PPD merupakan bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang mampu menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam pembangunan. Namun, penghargaan tersebut tidak boleh menjadi titik akhir.
Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan capaian tersebut sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas perencanaan sekaligus pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.
Ribka juga menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Keselarasan itu dinilai penting agar program yang dirancang pemerintah daerah dapat berjalan searah dengan prioritas pembangunan nasional.
“Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan menjadi bagian penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Ribka.
Ia menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan anggaran tidak hanya terserap, tetapi diarahkan kepada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ribka mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari sisi administrasi. Sejumlah indikator yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
Indikator tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan manusia.
Menurutnya, penggunaan indikator tersebut membantu pemerintah daerah melihat apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan perubahan terhadap kondisi masyarakat.
Ribka juga menyoroti perbedaan karakteristik setiap daerah. Kondisi sosial, ekonomi, wilayah, dan kebutuhan masyarakat tidak selalu sama sehingga kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menggunakan data dan kondisi kewilayahan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat juga perlu diperkuat agar perencanaan daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
Pada kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah penerima PPD 2026. Ia berharap capaian yang telah diraih dapat dipertahankan sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Ribka juga mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas serta pihak terkait yang telah menyelenggarakan kegiatan Penyerahan PPD dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah Tahun 2026.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, sejumlah bupati dan wali kota, serta pejabat terkait lainnya.
Pesan Ribka menempatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Program yang disusun pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada dokumen, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (rel/gmz)
