Jacob Ereste
Idealnya, Presiden Mengajukan Calon Pengganti Wakil Presiden dari Kalangan Nonpartai
Presiden Prabowo Subianto idealnya mengajukan calon pengganti Wakil Presiden dari kalangan masyarakat sipil profesional, bukan berasal dari partai politik, TNI, maupun Polri. Sosok yang dipilih hendaknya memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, akhlak mulia, serta karakter yang kuat dan tangguh. Lebih dari itu, calon tersebut harus memiliki komitmen yang teruji terhadap bangsa dan negara.
Figur pengganti Wakil Presiden juga harus memiliki kejujuran dan ketulusan dalam bekerja demi kepentingan rakyat. Tujuan utamanya adalah membantu mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik dan berkeadilan, tanpa tekanan ataupun intervensi dari kepentingan kelompok tertentu.
Pemilihan figur profesional dari kalangan masyarakat sipil diyakini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mendampingi Presiden. Wakil Presiden harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan tugas serta wewenang yang didelegasikan oleh Presiden, terutama ketika kepala negara harus membagi perhatian dalam menghadapi berbagai persoalan pemerintahan.
Oleh karena itu, sosok pengganti Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029 semestinya berasal dari kalangan profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman memadai. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik.
Harapan masyarakat terhadap pemerintahan tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Rakyat membutuhkan kesejahteraan, keadilan, serta kesempatan untuk berkembang dan menikmati kehidupan yang lebih baik, baik secara lahir maupun batin.
Menghindari Kecemburuan Politik di Tubuh Koalisi
Jika Presiden Prabowo memilih calon pengganti Wakil Presiden dari salah satu partai politik, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan di antara partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Partai yang kadernya tidak terpilih bisa saja merasa kurang memperoleh ruang dan kesempatan dalam pemerintahan.
Kondisi demikian perlu menjadi pertimbangan serius. Presiden Prabowo harus mampu menjaga hubungan yang harmonis di antara seluruh partai pendukung pemerintah. Soliditas koalisi merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Jangan sampai proses penentuan calon pengganti Wakil Presiden justru memunculkan persaingan kepentingan, intrik politik, atau kegaduhan baru di antara sesama anggota koalisi. Situasi seperti itu tentu tidak menguntungkan, terutama ketika pemerintah membutuhkan konsolidasi dan konsentrasi penuh untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan nasional.
Pemerintahan yang stabil akan memberikan ruang lebih besar bagi Presiden dan seluruh jajaran kabinet untuk bekerja secara optimal. Apalagi, masyarakat masih menaruh harapan besar agar pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Profesionalisme di Atas Kepentingan Partai
Sekali lagi, akan lebih bijaksana apabila Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon pengganti Wakil Presiden dari kalangan profesional yang tidak terikat dengan partai politik tertentu.
Pilihan tersebut juga sebaiknya tidak diarahkan kepada kader Partai Gerindra. Sebab, partai yang dipimpin Presiden Prabowo itu telah memiliki posisi politik yang kuat dan solid dalam mengawal jalannya pemerintahan, terlebih setelah memperoleh keunggulan dalam Pemilu 2024.
Dengan demikian, memilih figur profesional nonpartai dapat menjadi langkah untuk menjaga keseimbangan politik di antara partai-partai koalisi. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun partai tertentu.
Pada akhirnya, calon pengganti Wakil Presiden idealnya bukan sekadar figur yang memiliki kedekatan atau dukungan politik, melainkan sosok yang benar-benar memiliki kemampuan, integritas, dan pengabdian untuk menjalankan amanah kenegaraan.
Kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan politik. Sebab, tujuan akhir dari keberlangsungan pemerintahan bukanlah mempertahankan kepentingan kekuasaan, melainkan mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, adil, tenteram, dan bermartabat.
Jacob Ereste
Banten, 13 November 2026





